Satgas PRR Minta Pemda Optimalkan TKD untuk Pemulihan Sumatra
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Tingkat Menteri Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Tujuannya mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Alokasi TKD dan arahan pusat
Tito menyatakan pemerintah pusat telah menyalurkan total TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh daerah terdampak. Ia menjelaskan anggaran itu merupakan arahan langsung dari Presiden dan harus dipakai untuk kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana. Pemerintah pusat akan terus mengawal realisasi anggaran tersebut melalui koordinasi dengan kepala daerah.
| Provinsi | Alokasi TKD |
|---|---|
| Aceh | Rp1,6 triliun |
| Sumatra Barat | Rp2,3 triliun |
| Sumatra Utara | Rp6,1 triliun |
Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan
Pusat membentuk posko pengawasan dan rutin melakukan pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota terdampak. Tujuannya memastikan anggaran bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang paling mendesak di lapangan. Tito menegaskan pengawasan intensif diperlukan agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Daerah kan sudah mendapatkan Rp10,6 triliun, dan sudah tuntas 5 Mei yang lalu saya cek semua. Tiga provinsi, seluruh kabupaten dan kotanya, itu mendapatkan TKD.
Nah ini kami melakukan rapat dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati wali kota. Agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing.
Bantuan hibah antardaerah
Selain TKD, percepatan pemulihan didukung oleh bantuan hibah antardaerah. Tito menyebut beberapa daerah di Sumatra Utara menyalurkan hibah untuk membantu Aceh, karena beberapa kabupaten di Aceh tidak memperoleh tambahan TKD. Total bantuan hibah yang disebutkan mencapai Rp240 miliar dari beberapa daerah di Sumatra Utara.
- Hibah dari pemerintah daerah di Sumatra Utara: Rp240 miliar.
- Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat: Rp23 miliar untuk delapan daerah terdampak di Aceh.
Saya terima kasih banyak kepada para gubernur yang membantu juga untuk Aceh Tengah, dan Wali Kota Medan, Deliserdang, Labuan Batu, Simalungun. Itu semua memberikan bantuan hibah antar daerah totalnya Rp240 miliar kepada Aceh.
Dampak dan langkah ke depan
Tito berharap pemda segera merealisasikan program yang telah direncanakan agar kebutuhan dasar dan infrastruktur terdampak dapat pulih lebih cepat. Pengawasan berkelanjutan dan dukungan antardaerah dinilai krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Dengan kombinasi penyaluran TKD, pengawalan pusat, dan bantuan hibah antardaerah, pemerintah menargetkan pemulihan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pascabencana di Sumatra.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Dampak Gempa NTT
Mendagri Tito Karnavian terus koordinasi percepatan penanganan gempa NTT, fokus evakuasi, listrik, dan distr...
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...
KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan
KPK menyebut korupsi kebijakan ikut memicu kerusakan hutan Kalimantan; isu ini diangkat dalam Youth Camp 202...