Satgas PRR Minta Pemda Optimalkan TKD untuk Pemulihan Sumatra
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Tingkat Menteri Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Tujuannya mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Alokasi TKD dan arahan pusat
Tito menyatakan pemerintah pusat telah menyalurkan total TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh daerah terdampak. Ia menjelaskan anggaran itu merupakan arahan langsung dari Presiden dan harus dipakai untuk kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana. Pemerintah pusat akan terus mengawal realisasi anggaran tersebut melalui koordinasi dengan kepala daerah.
| Provinsi | Alokasi TKD |
|---|---|
| Aceh | Rp1,6 triliun |
| Sumatra Barat | Rp2,3 triliun |
| Sumatra Utara | Rp6,1 triliun |
Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan
Pusat membentuk posko pengawasan dan rutin melakukan pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota terdampak. Tujuannya memastikan anggaran bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang paling mendesak di lapangan. Tito menegaskan pengawasan intensif diperlukan agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Daerah kan sudah mendapatkan Rp10,6 triliun, dan sudah tuntas 5 Mei yang lalu saya cek semua. Tiga provinsi, seluruh kabupaten dan kotanya, itu mendapatkan TKD.
Nah ini kami melakukan rapat dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati wali kota. Agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing.
Bantuan hibah antardaerah
Selain TKD, percepatan pemulihan didukung oleh bantuan hibah antardaerah. Tito menyebut beberapa daerah di Sumatra Utara menyalurkan hibah untuk membantu Aceh, karena beberapa kabupaten di Aceh tidak memperoleh tambahan TKD. Total bantuan hibah yang disebutkan mencapai Rp240 miliar dari beberapa daerah di Sumatra Utara.
- Hibah dari pemerintah daerah di Sumatra Utara: Rp240 miliar.
- Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat: Rp23 miliar untuk delapan daerah terdampak di Aceh.
Saya terima kasih banyak kepada para gubernur yang membantu juga untuk Aceh Tengah, dan Wali Kota Medan, Deliserdang, Labuan Batu, Simalungun. Itu semua memberikan bantuan hibah antar daerah totalnya Rp240 miliar kepada Aceh.
Dampak dan langkah ke depan
Tito berharap pemda segera merealisasikan program yang telah direncanakan agar kebutuhan dasar dan infrastruktur terdampak dapat pulih lebih cepat. Pengawasan berkelanjutan dan dukungan antardaerah dinilai krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Dengan kombinasi penyaluran TKD, pengawalan pusat, dan bantuan hibah antardaerah, pemerintah menargetkan pemulihan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pascabencana di Sumatra.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...