Menteri HAM Minta Evaluasi Latsarmil Usai 5 Peserta Meninggal

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Kementerian Pertahanan mengevaluasi pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) setelah lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal saat mengikuti program tersebut. Pernyataan disampaikan di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026.

Evaluasi menyeluruh metode pelatihan

Pigai menilai pembentukan karakter peserta tidak harus melalui latihan fisik yang berlebihan. Ia meminta sistem pendidikan dipertimbangkan ulang agar fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan mental.

"Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,"

Menurut Pigai, aspek mental tidak mesti ditanamkan dengan metode militer. Ia menekankan nilai disiplin, tanggung jawab, kecepatan, ketepatan, dan kejujuran bisa dibentuk tanpa latihan berlebihan.

"Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer. Tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur, harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,"

Desakan penyelidikan profesional

Selain evaluasi metode, Pigai mendorong penyelidikan profesional untuk menentukan penyebab kematian kelima peserta secara ilmiah. Ia mengatakan langkah ini perlu untuk perbaikan program ke depan.

"Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,"

Keterangan Kemenhan dan BPSDM

Kementerian Pertahanan menyatakan telah melakukan evaluasi awal terhadap peristiwa tersebut untuk memastikan penyebab dan menjamin keselamatan peserta. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan proses penanganan medis bagi peserta.

"Seluruh jajaran Kemhan menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya lima peserta Program SPPI KDKMP dan KNMP Tahun 2026. Semoga para almarhum mendapat tempat terbaik, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,"

Ketut menyebut semua peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mengikuti pendidikan dan latihan dasar militer. Pemeriksaan itu termasuk tes laboratorium dan pemeriksaan fisik lain.

• Tes laboratorium
• Elektrokardiogram (EKG)
• USG dan rontgen
• Pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik

"Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar sebelum mengikuti pendidikan dan latihan. Kami terus mengevaluasi pelaksanaan SPPI agar seluruh proses berlangsung sesuai prosedur dengan mengutamakan keselamatan peserta,"

Dampak dan prioritas keselamatan

Kasus ini memicu sorotan publik dan seruan agar keselamatan warga sipil peserta menjadi prioritas dalam setiap program pelatihan pemerintah. Para pengamat menilai perlindungan hak, kesehatan, dan keselamatan harus menjadi dasar penyelenggaraan.

Rekomendasi yang muncul mencakup evaluasi kurikulum, standar kesehatan peserta, dan mekanisme darurat medis di lapangan. Hasil penyelidikan profesional akan menjadi acuan perbaikan mekanisme pelatihan selanjutnya.