Wamenkomdigi: Etika Harus Diikat Regulasi dalam Tata Kelola AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa etika dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) harus diikat oleh regulasi yang memiliki kekuatan hukum, termasuk sanksi dan hukuman. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Etika butuh kekuatan hukum

Nezar menyatakan bahwa tantangan utama pemanfaatan AI saat ini bukanlah kemajuan teknologinya. Menurutnya, persoalan terbesarnya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai dan etika yang terkandung dalam teknologi tersebut ke dalam praktik nyata.

Ia menekankan bahwa diskusi etika tanpa dasar hukum tidak cukup efektif. Untuk itu, regulasi yang tegas diperlukan agar etika memiliki daya paksa melalui sanksi.

"Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,"

Peran perusahaan dalam mitigasi risiko etis

Wamenkomdigi juga mencatat bahwa tidak semua perusahaan menempatkan etika sebagai prioritas mitigasi risiko. Namun, ia melihat perkembangan positif dari sejumlah perusahaan yang mulai menunjukkan kepedulian pada nilai dan etika.

Sebagai contoh, beberapa perusahaan teknologi merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk yang berinteraksi langsung dengan manusia. Langkah ini dianggap Nezar sebagai tanda bahwa risiko etis kini mulai masuk ke dalam hirarki risiko perusahaan.

Poin utama dan langkah yang terlihat

• Permasalahan utama: implementasi nilai dan etika dalam AI.
• Solusi yang diusulkan: regulasi dengan sanksi agar etika memiliki daya paksa.
• Praktik perusahaan: perekrutan ahli humaniora dan filsafat untuk evaluasi produk.

Perkembangan ini menunjukkan adanya kesadaran awal di sektor swasta terhadap risiko etis teknologi. Namun, menurut Nezar, tanpa payung hukum yang jelas, upaya etika berisiko menjadi sekadar kepedulian simbolis.

Implikasi ke depan: kebutuhan akan regulasi tata kelola AI yang mengikat akan tetap menjadi isu penting dalam perumusan kebijakan teknologi. Pemerintah dan pelaku industri perlu mengharmonisasikan standar etika dengan mekanisme hukum agar perlindungan terhadap publik berjalan efektif.