KSP Pastikan Ekspor Logam Tanah Jarang Kembali Berjalan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan ekspor produk pertambangan yang mengandung unsur logam tanah jarang (LTJ) kembali berjalan pada Senin, 3 Agustus 2026 di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah penundaan yang disebabkan perbedaan interpretasi aturan dan ketidakpastian penerapan di lapangan.

Penundaan, penyebab, dan dampak

Penundaan terjadi karena keraguan dari Bea Cukai, surveyor, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi ekspor. Kondisi ini membuat lebih dari seratus kapal ekspor tertahan di pelabuhan. Dampaknya berpotensi mengganggu alur pasokan dan stabilitas perekonomian nasional.

Menurut Dudung, gangguan itu menimpa mayoritas komoditas seperti alumina, katoda tembaga, dan turunan nikel yang mengandung unsur LTJ sebagai mineral ikutan. Kerugian jangka pendek dapat terasa pada rantai pasok dan penerimaan ekspor.

Tindakan cepat pemerintah

Pemerintah bergerak cepat menyelaraskan interpretasi aturan dan mempercepat revisi peraturan teknis. Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dibangun untuk memastikan proses administrasi ekspor kembali lancar.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan lembaga survei terkait, termasuk PT Sucofindo, sehingga penerbitan laporan surveyor dapat dilanjutkan dan pengiriman komoditas kembali berjalan.

Sudah ya, dari mulai kemarin kalau tidak salah sudah bisa. Sambil paralel Permennya direvisi,

Arah kebijakan jangka panjang

Pemerintah menegaskan akan terus menyempurnakan tata kelola logam tanah jarang untuk memberi kepastian hukum. Tujuannya dua: melindungi kepastian ekspor sekaligus mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri untuk menambah nilai tambah.

Langkah ini diharapkan memperkecil kebocoran nilai tambah ke luar negeri dan memperkuat pengelolaan sumber daya mineral bagi kesejahteraan rakyat.

Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,

Proyeksi dan implikasi

Dengan revisi peraturan dan sinkronisasi antar-institusi, hambatan birokrasi yang menahan ekspor diharapkan cepat teratasi. Pemulihan arus ekspor akan meredam tekanan pada logistik pelabuhan dan mencegah gangguan lebih luas pada perekonomian.

Pada saat yang sama, fokus kebijakan akan terus diarahkan pada pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral agar manfaat ekonomi lebih besar dinikmati dalam negeri.