KSP: Larangan Ekspor LTJ Hanya untuk Produk Murni
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang (LTJ) hanya berlaku untuk LTJ sebagai produk utama. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Pemerintah memastikan komoditas pertambangan yang hanya mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap bisa diekspor sesuai ketentuan.
Larangan untuk LTJ murni
Dudung menjelaskan aturan larangan tidak otomatis melarang semua produk yang mengandung jejak LTJ. Fokus kebijakan adalah pada LTJ yang dijual atau diproses sebagai produk utama dan murni.
"Ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Jadi, kalau ekspor LTJ produk utama itu memang dilarang, bukan serta-merta terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya,"
Pembahasan ambang kandungan
Pemerintah sedang merumuskan batas ambang kandungan LTJ yang diperbolehkan pada komoditas ekspor. Pembahasan ini dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, asosiasi, serta pelaku usaha.
Menurut Dudung, tingkat kandungan yang sangat kecil —misalnya pada nikel atau timah— tengah dibahas untuk memberikan kepastian bagi eksportir dan otoritas terkait.
"Kalau logam tanah jarang memang secara murni tidak boleh. Tetapi kalau turunannya, kandungan yang ada misalnya di nikel, timah itu kan pasti ada nol koma sekian, ini hari ini sedang dibicarakan dari Kementerian Perekonomian,"
Penguatan pengawasan hukum
Untuk memperkuat kepastian hukum dalam transisi regulasi, pemerintah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Langkah ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan pengawasan ekspor berjalan jelas bagi eksportir, surveyor, dan Bea Cukai.
Strategi hilirisasi dan nilai tambah
Secara jangka panjang, pemerintah menargetkan pengelolaan LTJ tidak berhenti pada ekspor bahan mentah. Rencana kebijakan mencakup pengembangan teknologi pemisahan dan pemurnian, penguatan riset, serta pembangunan rantai industri dalam negeri untuk menambah nilai.
Presiden juga pernah menyorot pentingnya menambah nilai komoditas tambang. Dalam amanat Hari Lahir Pancasila, Presiden menyatakan Indonesia belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alamnya.
"Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,"
Implikasi dan langkah selanjutnya
Dengan kerangka yang jelas mengenai produk utama dan unsur ikutan, pelaku usaha mendapatkan kepastian operasional. Pembahasan ambang kandungan dan pendapat hukum diperkirakan akan menentukan detail teknis kebijakan dalam beberapa bulan mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...