Video Viral Diduga EAS Hisap Vape, Wartawan Laporkan ke Polres
MEDAN — Sebuah video yang diduga menampilkan seorang anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS mengisap perangkat mirip vape getar menjadi viral di media sosial, memicu laporan resmi dan perdebatan publik. Rekaman itu tersebar melalui akun Facebook dan menampilkan suasana pertemuan di mana pria yang diduga legislator tersebut tampak bersama sejumlah orang sambil menikmati tuak.
Isi video dan reaksi publik
Dalam video pendek yang beredar, pria yang disebut-sebut sebagai anggota DPRD dari Partai Hanura tampak memegang perangkat yang menyerupai vape dari orang di dekatnya, lalu menghisap perangkat itu beberapa kali. Penyebaran rekaman ini memancing perhatian warganet dan pihak-pihak yang rutin meliput kegiatan di gedung dewan.
Wartawan lapor ke Polres Binjai
Sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di Gedung DPRD Binjai melaporkan pemilik akun Facebook bernama Yoes Dianto ke Polres Binjai. Laporan diajukan terkait unggahan yang dianggap menghina profesi jurnalistik.
Keluhan wartawan berkaitan dengan kata-kata yang terindikasi sebagai penghinaan, dimana mereka disebut dengan sebutan:
"tumen" (tukang minta-minta)
Langkah pelaporan ini diambil oleh wartawan sebagai respons terhadap muatan unggahan yang dianggap merendahkan profesi mereka.
MUI: Buang sampah ke sungai, danau, laut dinyatakan haram
Berbarengan dengan peristiwa viral tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padanglawas melalui sekretaris Komisi Fatwa, Ustadz Sumardan Hasibua Lc MA, menyatakan bahwa tindakan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut hukumnya haram. Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi fatwa MUI dan ketentuan perundang-undangan di Kecamatan Ulu Sosa.
Implikasi dan catatan
Kasus video viral ini memperlihatkan sensitifitas publik terhadap perilaku yang diduga dilakukan pejabat publik serta dampak cepat penyebaran konten di media sosial. Selain potensi sanksi sosial, unggahan yang memuat penghinaan terhadap wartawan juga memicu proses hukum melalui laporan ke kepolisian.
Sementara itu, penegasan MUI soal larangan membuang sampah ke badan air menambah dimensi lain dalam perbincangan publik: selain persoalan etika pejabat, ada isu lingkungan dan norma agama yang menjadi perhatian masyarakat setempat.
Perkembangan lebih lanjut dari kedua persoalan ini, termasuk respons pihak yang diduga tampil dalam video dan tindak lanjut aparat terhadap laporan penghinaan, masih dinanti publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Daftar Haji Muda: Siapkan Dana dan Kesehatan Selama Masa Tunggu
Mendaftar haji sejak muda memberi kesempatan berangkat lebih sehat, namun perlu persiapan dana dan kesehatan...
Uroe Lahee: HUT ke-70 Aceh Besar Digelar 18–24 November 2026
Aceh Besar rayakan HUT ke-70 lewat Uroe Lahee 18–24 Nov 2026 di Lubuk Sukon dengan agenda keagamaan, sosial,...
Pemkab Nias Selatan Audiensi dengan Kemenkes Bahas Penguatan Layanan Kesehatan
Pemkab Nias Selatan beraudiensi dengan Kemenkes di Jakarta, memaparkan kebutuhan dan tantangan penguatan lay...
Langkat Percepat Pemulihan Pascabanjir: Validasi Data & Bantuan
Pemkab Langkat di bawah Plt. Bupati Tiorita Surbakti mempercepat pemulihan pascabanjir lewat validasi data,...
Ranperda APBD 2027 Nias Selatan Disampaikan di Rapat Paripurna
Pemkab Nias Selatan menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD, menekankan prior...
Polres Simalungun Bagikan 50 Helm SNI dan P3K pada Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan 50 helm SNI dan 30 kotak P3K saat Operasi Zebra Toba 2026 untuk dorong disiplin...