Majelis Etik Bongkar Belasan Dugaan Pelanggaran Ketua Nonaktif Ombudsman
Majelis Etik Ombudsman mengungkap belasan laporan dan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua nonaktif Hery Susanto pada konferensi pers di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026. Laporan berasal dari internal Ombudsman dan Kejaksaan Agung, terkait status Hery yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola tambang nikel periode 2013-2025.
Jumlah laporan dan sumber
Majelis Etik menerima laporan dari dua sumber utama: internal Ombudsman dan Kejaksaan Agung. Perbedaan angka muncul antara catatan internal dan data kejaksaan.
| Sumber | Jumlah kasus yang dilaporkan |
|---|---|
| Internal Ombudsman | 12 |
| Kejaksaan Agung | 14 |
Status hukum dan sikap Majelis Etik
Ketua Majelis Etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie, menegaskan sebagian besar perkara yang menyeret Hery merupakan ranah pidana sehingga Majelis Etik tidak akan mengganggu proses peradilan. Namun, Jimly mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran hukum kerap beririsan dengan persoalan etik yang menjadi ruang lingkup lembaganya.
“Sebagian besar perkara yang menyeret Hery merupakan kasus hukum sehingga Majelis Etik tidak mencampuri proses pidananya. Namun dugaan pelanggaran hukum hampir selalu berkaitan erat dengan persoalan etik dalam setiap penanganan perkara,” ucap Jimly.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Majelis Etik akan fokus pada aspek etik dan prosedural internal, sementara proses pidana berjalan di kejaksaan.
Proses klarifikasi tertulis
Majelis Etik menyatakan masih menunggu jawaban tertulis dari Hery Susanto sebagai bagian dari hak pembelaan sebelum membahas perkara lebih lanjut dalam rapat pleno. Permintaan klarifikasi ini muncul setelah Kejaksaan Agung tidak mengizinkan pemeriksaan langsung terhadap Hery oleh Majelis Etik.
“Kami masih menunggu surat keterangan tertulis dari Hery Susanto sebagai bentuk pembelaan dugaan pelanggaran etik. Kejaksaan Agung tidak mengizinkan pemeriksaan langsung sehingga majelis meminta klarifikasi tertulis sebelum rapat pleno Ombudsman,” ucap Jimly.
Langkah ini menegaskan prosedur internal Ombudsman: mengumpulkan keterangan tertulis sebelum mengambil keputusan etik di forum pleno. Hasil klarifikasi akan jadi bahan pertimbangan Majelis Etik untuk menentukan langkah selanjutnya.
Langkah berikutnya
Dengan berjalannya proses pidana di kejaksaan dan pengumpulan klarifikasi tertulis oleh Majelis Etik, kasus ini akan masuk pembahasan pleno Ombudsman RI. Keputusan Majelis Etik nantinya akan berfokus pada aspek etik dan kepatuhan prosedural, terpisah dari penanganan hukum pidana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...