Satgas PASTI Bongkar Penghimpunan Dana Ilegal Koperasi BLN
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengungkap praktik penghimpunan dana tanpa izin yang dijalankan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) di Jawa Tengah. Pengungkapan ini dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga untuk menindak dugaan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Penanganan berlanjut hingga penangkapan tersangka yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan tersebut.
Pelibatan banyak lembaga dalam investigasi
Pemeriksaan kasus BLN melibatkan berbagai instansi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polda Jawa Tengah, dan Dinas Koperasi Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah ikut menelusuri izin dan aktivitas operasional koperasi itu. Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan profiling dan penelusuran aliran dana untuk mengukur dampak terhadap publik.
Penangkapan dan dugaan pelanggaran
Berdasarkan hasil koordinasi antar-institusi, penyidikan berlanjut ke tahap penangkapan. Ketua Koperasi BLN, Nicholas Nyoto Prasetyo, diduga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin resmi. Produk investasi yang ditawarkan koperasi itu disebut menjanjikan imbal hasil tinggi, yakni 4,17 persen per bulan, yang menimbulkan kecurigaan otoritas keuangan.
Dampak dan ancaman bagi masyarakat
Imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat kerap menjadi indikasi risiko dan potensi penipuan. Satgas PASTI menilai bahwa keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendeteksi dan menindak praktik keuangan ilegal. Penelusuran aliran dana oleh PPATK juga berguna untuk memastikan ada tidaknya kerugian sistemik.
Imbauan kepada masyarakat
Satgas PASTI mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap tawaran investasi mencurigakan.
Selain itu, publik diminta segera melapor bila menemukan indikasi penghimpunan dana tanpa izin. Pelaporan dini dapat mencegah kerugian lebih besar dan mempercepat tindakan penegakan hukum.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya memeriksa status izin penyelenggara kegiatan penghimpunan dana. Ke depan, langkah pemeriksaan dan penegakan diharapkan menekan praktik serupa serta melindungi investor ritel dari risiko ilegalitas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...