Menkeu: Mekanisme Pembiayaan Mitigasi Bencana NTT Sudah Disiapkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Pernyataan ini disampaikan pada rapat bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, di Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2026. Pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan penanganan dan tahapan pemulihan.

Sumber pembiayaan dan kesiagaan dana

Purbaya menjelaskan bahwa dana awal respons bencana bersumber dari anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini, menurut Menkeu, masih tersisa sekitar Rp5 triliun yang biasa digunakan untuk pembiayaan tahap awal.

"Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia di BNPB,"

Dia menambahkan sebagian dana tersebut sudah dipakai, namun jumlahnya dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan awal. Jika diperlukan, pemerintah akan menambah alokasi secara langsung.

Tahapan penanganan dan penyesuaian anggaran

Penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama fokus pada respons kedaruratan dengan menggunakan anggaran siaga yang telah disiapkan oleh BNPB dan kementerian terkait.

"Sebagian dana itu sudah terpakai tetapi masih cukup, kalau kurang akan kami tambahkkan langsung,"

Purbaya menegaskan bila kebutuhan pembiayaan meningkat seiring perkembangan kondisi di lapangan, pemerintah siap menyesuaikan dukungan anggaran. Ia menegaskan tidak ada masalah alokasi khusus untuk penanganan bencana.

"Jadi nggak ada masalah tuh, kalau untuk bencana ada khusus,"

Koordinasi untuk pembangunan kembali fasilitas umum

Mengenai pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang membutuhkan pembiayaan di luar kewenangan BNPB, Menkeu menyatakan perlu koordinasi lintas kementerian/lembaga. Proses pendanaan untuk rekonstruksi fasum akan disesuaikan melalui mekanisme kementerian teknis.

"Sehingga seluruh proses penanganan bencana dan pemulihan dapat berjalan dengan koordinasi yang baik,"

Implikasi dan langkah ke depan

Ketersediaan dana siaga di BNPB memberikan ruang bagi respons cepat pada tahap awal. Namun, total kebutuhan pemulihan jangka menengah dan panjang bergantung pada penilaian kerusakan dan rancangan rekonstruksi.

Ke depan, efektivitas penanganan akan ditentukan oleh koordinasi antarinstansi dan kelancaran penambahan anggaran bila diperlukan. Pemerintah menyatakan komitmen untuk menyesuaikan pembiayaan sesuai kebutuhan pemulihan di lapangan.