Bina Marga Perkuat Konektivitas Jalan Dukung Prioritas Nasional 2027

Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menegaskan peran konektivitas jalan dalam mendukung prioritas nasional 2027 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 1 Juli 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Tujuan utama adalah memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat secara efisien serta berkelanjutan.

Konektivitas jalan untuk RKP 2027

Roy menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan penguatan industri. Untuk mencapai itu, Bina Marga fokus menyediakan jaringan jalan yang andal dan terintegrasi agar akses antarwilayah terbuka lebar.

“Melalui penyediaan konektivitas jalan yang andal dan terintegrasi, guna membuka akses antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa. Kemudian mempercepat mobilitas penduduk secara efisien dan berkelanjutan,”

Peran Bina Marga dalam Program Kerja Prioritas Nasional

Menurut Roy, kontribusi Bina Marga diwujudkan melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi penajaman program strategis pemerintah. Fokus utama adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta menarik investasi.

“PKPN merupakan penajaman program strategis pemerintah yang berfokus pada delapan klaster utama. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, investasi, dan industri,”

Program konkret dan target dampak

Beberapa program konkret yang disampaikan Bina Marga meliputi:

• Pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebagai dukungan pada klaster kedaulatan pangan.
• Penyediaan infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa antarwilayah.
• Dukungan terhadap ketahanan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di Sumatra.
• Kolaborasi dalam pengembangan jaringan kereta api nasional untuk integrasi moda transportasi.
• Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal serta penguatan ekonomi kerakyatan dan desa.

Langkah tersebut dirancang agar distribusi logistik lebih cepat dan biaya mobilitas masyarakat turun, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Prospek dan koordinasi ke depan

Bina Marga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jalan terpadu berjalan sesuai target PKPN. Selain itu, pengawasan mutu dan keberlanjutan menjadi fokus agar infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang.

Implementasi rencana ini diharapkan tidak hanya membuka akses fisik, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah hingga 2027.