Bawaslu: AI Ubah Pola Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu memperingatkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) berpotensi mengubah pola tindak pidana pemilu dari konvensional menjadi siber. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Puadi, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

AI menggeser modus pelanggaran pemilu

Puadi mengatakan teknologi kini memindahkan sejumlah pelanggaran ke ranah digital. Politik uang bisa berlangsung lewat transaksi elektronik. Kampanye juga marak di berbagai platform daring.

Akibatnya, muncul bentuk pelanggaran baru yang memanfaatkan AI dan menyebarkan disinformasi. Perubahan ini menuntut respons cepat dari pihak pengawas.

"Perkembangan teknologi telah mengubah pola pelanggaran pemilu. Politik uang kini dapat dilakukan melalui transaksi elektronik, kampanye berlangsung melalui berbagai platform digital, termasuk munculnya pelanggaran yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan disinformasi,"

Tantangan bagi pengawas pemilu

Menurut Puadi, transformasi teknologi menjadi tantangan nyata bagi pengawas pemilu. Mereka harus meningkatkan kapasitas dan metode pengawasan.

Ia menegaskan bahwa adaptasi tidak sekadar teknis, tapi juga menyentuh aspek aturan dan prosedur penegakan hukum. Tanpa pembaruan, penanganan pelanggaran siber akan kalah cepat.

Lima isu utama pembaruan hukum pidana pemilu

Puadi merinci lima isu yang perlu mendapat perhatian dalam pembaruan hukum pidana pemilu. Pembaruan itu harus berlandaskan pada KUHP dan KUHAP yang telah diperbarui.

• Posisi hukum: Menetapkan hubungan antara asas lex specialis dan lex generalis.
• Penguatan Gakkumdu: Memperkuat Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk respons yang lebih terkoordinasi.
• Keadilan restoratif: Menerapkan alternatif penyelesaian yang memperhatikan pemulihan korban dan pelaku.
• Pembuktian digital: Memperkuat tata cara pembuktian di era bukti elektronik dan kecerdasan buatan.
• Percepatan vs keadilan: Menjaga keseimbangan antara kecepatan penanganan perkara dan prinsip proses hukum yang adil.

Prospek dan langkah ke depan

Puadi menekankan bahwa transformasi pengawasan adalah keniscayaan dalam pesta demokrasi. Namun, perubahan itu harus didukung pembaruan aturan guna memberi kepastian hukum.

Ke depan, langkah yang diperlukan meliputi revisi prosedur pidana pemilu, peningkatan kapasitas teknologi bagi pengawas, dan harmonisasi antar-undang-undang terkait. Langkah ini penting agar penegakan hukum tetap efektif di tengah perkembangan digital.

Catatan: Perkembangan AI tak hanya menambah kompleksitas kasus, tetapi juga membuka peluang untuk pengawasan yang lebih cepat jika teknologi itu digunakan oleh aparat pengawas.