Nasional

BGN Kaji Ulang Anggaran MBG 2027 Usulan Rp270 Triliun

Bagikan:
Badan Gizi Nasional mengkaji ulang anggaran MBG 2027 dalam konferensi pers di Jakarta 18 Juni 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji ulang kebutuhan anggaran program MBG tahun 2027 setelah menilai proposal awal terlalu besar. Evaluasi dilakukan bersama Kementerian Keuangan di Jakarta pada konferensi pers, Kamis, 18 Juni 2026.

Usulan awal dan alasan pengkajian

Sebelumnya, BGN mengajukan angka sekitar Rp270 triliun untuk 2027 dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. Angka itu kini dipertanyakan karena dianggap belum mencerminkan kebutuhan riil berdasarkan kondisi dan data yang ada.

"2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat 81 juta. Itu usulan yang disusun sebelumnya," kata Agustina Arumsari, Jubir sekaligus Wakil Kepala BGN.

BGN menilai besaran usulan harus disesuaikan agar alokasi lebih efektif dan tepat sasaran.

Proses revisi dan jadwal

Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. BGN mengatakan diberi waktu satu bulan untuk menyusun ulang usulan tersebut dan akan melakukan rapat intensif dalam minggu-minggu mendatang.

"Kami diberi waktu satu bulan untuk menyusun ulang. Besok dan minggu depan masih dibahas," ujar Agustina.

Hasil kajian akhir akan menjadi dasar penetapan pagu anggaran definitif untuk program MBG 2027.

Langkah efisiensi yang dipertimbangkan

Untuk mengecilkan angka tanpa mengurangi efektivitas program, BGN menyebut beberapa langkah efisiensi yang sedang dipersiapkan. Semua langkah akan berbasis data valid.

  • Penyesuaian insentif kepada pelaksana atau pihak terkait.
  • Penajaman sasaran penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

"Kalau bisa lebih efisien tentu akan kami lakukan. Semua harus berbasis data yang valid," tambah Agustina.

Dampak dan tujuan revisi

Tujuan utama revisi adalah mendapatkan pagu anggaran yang lebih tepat guna tanpa mengurangi capaian program. Penajaman data menjadi fokus utama agar alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan riil masyarakat sasaran.

BGN dan Kementerian Keuangan akan melanjutkan pembahasan sampai tercapai angka yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait