BGN Siapkan Klasterisasi Dapur MBG, Prioritas untuk Daerah 3T
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema klasterisasi untuk dapur MBG agar alokasi insentif sesuai kebutuhan tiap wilayah. Kebijakan itu diumumkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Skema ini memberi prioritas pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Alasan perubahan: kebutuhan daerah berbeda
BGN menyatakan sistem saat ini memberi insentif sama untuk semua dapur, padahal jumlah penerima manfaat antar daerah berbeda. Selama ini setiap dapur menerima nominal yang sama meski beban operasional dan jumlah penerima bervariasi.
"Salah satu opsi yang akan diambil memang klasterisasi dapur. Itu sedang kami eksersai,"
Menurut Agustina, perbedaan karakteristik antar wilayah menuntut penyesuaian standar operasional dapur. Wilayah 3T membutuhkan pendekatan berbeda dibanding kota besar di Pulau Jawa.
"Nanti tentu akan berbeda dengan yang di Jawa. Sisi dapurnya dan pengelolaannya juga berbeda,"
Dampak pada anggaran dan distribusi manfaat
BGN menilai formula saat ini belum mencerminkan kebutuhan lapangan. Jumlah penerima manfaat disebut sebagai faktor utama yang harus menjadi dasar penyesuaian alokasi anggaran.
"Sekarang semua sama rata enam juta per hari. Padahal penerima manfaatnya berbeda-beda,"
Melalui klasterisasi, alokasi diharapkan menjadi lebih proporsional dan program berjalan lebih efisien secara nasional. Penyesuaian juga diharapkan mengurangi pemborosan anggaran di wilayah dengan beban rendah sekaligus meningkatkan dukungan di area dengan kebutuhan tinggi.
Tahapan selanjutnya
BGN mengatakan pihaknya masih menyusun formula terbaik sebelum kebijakan diimplementasikan. Kajian ini mempertimbangkan karakteristik geografis, jumlah penerima, serta kemampuan pengelolaan dapur di tiap klaster.
"Penerima manfaatnya harus dipastikan dulu jumlahnya. Itulah pentingnya penyusunan kembali dapur,"
Waktu implementasi belum ditetapkan. BGN akan menuntaskan kajian data dan konsultasi teknis sebelum menetapkan kebijakan operasi baru. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas program MBG terutama di daerah 3T.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...