Menkomdigi: Pemberantasan Judol Sasar Seluruh Ekosistem
Menkomunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkan perubahan strategi pemberantasan judi online atau judol yang kini menyasar keseluruhan ekosistem kejahatan digital, bukan sekadar pemblokiran situs. Pernyataan itu disampaikan saat Meutya berbicara di OJK Banking Forum 2026, Selasa 14 Juli 2026, di Jakarta.
Strategi baru: sasar ekosistem
Menurut Meutya, penanganan baru meliputi tindakan terhadap situs, aliran dana, dan jaringan pelaku yang menopang operasi judi online. Pendekatan ini bertujuan memutus rantai operasional mulai dari platform hingga penerima dana.
Untuk itu, Kemkomdigi memperkuat kerja sama lintas lembaga. Mitra yang disebut antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum.
Landasan hukum dan koordinasi
Meutya menyatakan perubahan strategi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini menjadi dasar pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan terintegrasi.
"Pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs saja, tetapi juga menyasar keseluruhan ekosistemnya," kata Meutya.
Ia menegaskan sinergi antarinstansi diperlukan agar tindakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum.
Data penindakan Kemkomdigi
Kemkomdigi melaporkan capaian penindakan sejak Oktober 2024. Data yang dikemukakan menunjukkan upaya masif terhadap situs dan rekening yang diduga terkait aktivitas judi online.
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Situs dan konten terkait judi online | ±3,7 juta |
| Rekening dilaporkan | ~38.000 |
| Rekening yang ditutup | 32.500 |
Dampak dan langkah ke depan
Dengan strategi baru, pemerintah berharap dapat menghentikan aliran dana dan meruntuhkan model bisnis yang mendukung judol. Pendekatan terpadu juga diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku dan penyedia layanan pendukung.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi teknis antarinstansi dan kerjasama sektor keuangan serta perbankan untuk mempercepat pemutusan aliran dana secara sistematis.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...