Kontrak Hotel Jangka Panjang Diusulkan untuk Stabilkan Biaya Haji 2027
Pemerintah dipandang perlu menerapkan kontrak hotel jangka panjang untuk menahan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Pengamat dan pelaku usaha menilai kebijakan ini dapat meredam fluktuasi tarif akomodasi akibat perubahan harga global, nilai tukar, dan situasi regional.
Kenapa biaya haji cepat berubah
Menurut pengamat penyelenggaraan haji dan umrah Ade Marfudin, biaya haji berubah tiap tahun karena beberapa komponennya bersifat fluktuatif. Faktor penyebab antara lain harga avtur, biaya akomodasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Perubahan dinamika biaya ini kan komponennya tidak ada yang tetap. Ditambah lagi, kalau dolarnya terus mengalami gejolak dengan rupiah, maka juga meningkat BPIH nya setiap tahun
Ade menyarankan kebijakan jangka panjang pada sektor penginapan untuk menciptakan kepastian biaya. Ia menilai kontrak hotel selama lima hingga sepuluh tahun akan membuat rate akomodasi relatif stabil.
Kalau sudah dikontrak jangka panjang, maka rate-nya juga akan tetap. Saya pikir, ini perlu dipermanenkan, sehingga setiap tahun kita tidak terus melakukan uji coba perumahan dengan kontrak pendek terus
Solusi lain: investasi aset dan armada
Selain kontrak jangka panjang, Ade mengusulkan pembangunan Kampung Haji dan kepemilikan armada pesawat pemerintah. Menurutnya, investasi ini tidak semata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan pelayanan jamaah.
Ia menambahkan bahwa aset yang tidak dipakai saat musim haji dapat dimanfaatkan pada musim umrah, sehingga return penggunaan lebih optimal.
Pandangan pelaku usaha travel
Sementara itu, Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah, Farid Aljawi, menyoroti kenaikan komponen perumahan, katering, dan transportasi di Arab Saudi. Ia menyebut eskalasi regional dan fluktuasi dolar turut mendorong biaya operasional.
Untuk kenaikan berdasarkan pengalaman tahun lalu justru harus disampaikan kepada masyarakat. Kenaikan ini akibat penerbangan, kenaikan ini akibat hotel, kenaikan ini akibat catering, atau memang secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji
Farid menilai pemerintah memiliki posisi tawar lebih kuat dibanding penyelenggara haji khusus karena volume jamaah yang besar. Ia melihat kontrak jangka panjang memberi kepastian harga bagi kedua pihak, sekaligus memungkinkan pengadaan layanan dilakukan lebih efisien.
Mungkin kontrak buat setahun, sama kontrak setiap 2 tahun. Sehingga tidak lagi ada effort kita untuk melakukan kontrak setiap tahun, sehingga bisa fokus untuk membenahi di sisi yang lainnya
Implikasi bagi BPIH 2027
Usulan kontrak hotel jangka panjang menjadi masukan penting dalam penyusunan formula BPIH 2027. Di tengah potensi kenaikan biaya akibat kondisi ekonomi global, langkah ini diharapkan dapat menekan volatilitas biaya akomodasi dan memberi kepastian bagi calon jamaah.
Penerapan kebijakan ini memerlukan negosiasi bilateral dengan penyedia layanan di Arab Saudi dan perencanaan anggaran jangka panjang. Jika dilaksanakan, pemerintah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan jamaah daripada terus-menerus menyesuaikan tarif tiap tahun.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...