Serapan Belanja Modal Jember Hanya 16,55% di Semester I 2026

JEMBER – Realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten Jember 2026 baru mencapai 16,55 persen hingga semester pertama, padahal alokasi belanja modal justru naik dalam Perubahan APBD menjadi Rp427,574 miliar. Kenaikan anggaran ini bertujuan untuk pembangunan aset dan peningkatan layanan publik.

Perubahan alokasi belanja

Sebelum perubahan, belanja modal dialokasikan Rp401,576 miliar. Dalam Perubahan APBD 2026 angka itu bertambah sebesar Rp25,998 miliar menjadi Rp427,574 miliar.

Sementara itu, porsi belanja operasi jauh lebih besar dan realisasinya juga lebih tinggi. Hingga semester pertama, belanja operasi mencapai 44,37 persen dari pagu perubahan sekitar Rp3,7 triliun.

Rincian kenaikan dan penurunan pos anggaran

Beberapa pos belanja modal mengalami kenaikan pada Perubahan APBD 2026. Adapun sebagian pos belanja operasi juga mengalami penyesuaian naik atau turun.

Realisasi keseluruhan dan perhatian DPRD

Secara keseluruhan, belanja daerah Jember 2026 meningkat dari Rp4,504 triliun menjadi Rp4,591 triliun dalam anggaran perubahan. Namun realisasinya hingga semester pertama baru mencapai 40,61 persen.

Rendahnya serapan belanja modal menjadi perhatian DPRD Jember karena pemerintah daerah justru menambah alokasi untuk pembangunan. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai peningkatan anggaran positif jika dapat direalisasikan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

"Prinsipnya belanja modal tinggi itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah ini nanti bisa terserap semua? Strategi apa yang akan dilakukan agar terserap, wa bil khusus belanja modal?"

Widarto mengingatkan bahwa besarnya alokasi tidak cukup dilihat sebagai indikator keberpihakan pembangunan. Pemerintah harus memastikan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal agar tambahan anggaran tidak berakhir sebagai SiLPA.

Implikasi ke depan

Tanpa percepatan serapan, proyek fisik dan peningkatan layanan publik berisiko tertunda. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkret, termasuk percepatan proses pengadaan dan koordinasi antar OPD, untuk memastikan anggaran perubahan berdampak nyata bagi warga Jember.