Warga Surabaya Keluhkan Data Desil Tak Sesuai, DPRD Minta Pendataan

SURABAYA — Warga Kecamatan Sukolilo mengeluhkan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan saat reses Anggota DPRD Kota Surabaya Anas Karno, Kamis (1/10/2026) malam. Anas meminta pengurus RT dan RW mendata warga yang merasa peringkat desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Data itu rencananya dipakai untuk mendampingi pengajuan sanggahan melalui mekanisme pemerintah.

Keluhan warga dan temuan di lapangan

Keluhan muncul pada dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan. Sejumlah warga menyatakan peringkat desil yang tercantum lebih tinggi dari kondisi ekonomi nyata mereka. Anas menyoroti ketidaksesuaian ini karena berpotensi menghambat akses bantuan.

Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, Desil ternyata tak sesuai kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan.

Perbandingan keluhan individu

Salah satu warga, Erna Susanti (50), terkejut keluarganya masuk dalam Desil 9. Erna mengungkapkan kehidupan keluarganya jauh dari sejahtera; mereka tinggal menumpang di rumah keluarga dan penghasilan di bawah upah minimum.

Saya ini sehari-hari tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Kami numpang keluarga. Satu kamar saya tempati suami dan anak saya.

Jangankan mobil, motor saja masih kredit.

Erna khawatir peringkat desil yang tinggi akan mengurangi peluang keluarga mendapat bantuan atau program intervensi pemerintah.

Tanggapan pengurus lingkungan

Ketua RW 08, Sadeli, membenarkan ada warga yang mempertanyakan hasil pemeringkatan. Ia meminta agar persoalan tidak langsung disimpulkan sebagai kesalahan sistem atau pihak tertentu. Menurutnya, kasus perlu dikaji melalui koordinasi RT, RW, kelurahan, dan pihak terkait.

Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Seperti yang tadi malam disampaikan dalam reses.

Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Data resmi Dinas Sosial dan proses pemutakhiran

Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial mencatat sejumlah aduan terkait ketidaksesuaian data. Hingga triwulan III 2026 tercatat 3.283 aduan yang masuk. Dari pemutakhiran, ada perubahan desil pada beberapa data.

Dinas Sosial menegaskan pihaknya tidak langsung mengubah desil. Dinsos melakukan verifikasi lapangan dan mengusulkan pemutakhiran kepada pemerintah pusat karena proses pemeringkatan berada pada kewenangan pusat. Selain itu, verifikasi faktual diperkuat lewat Musyawarah Kelurahan (Muskel) agar kondisi warga dikaji terbuka bersama masyarakat.

Langkah lanjutan dan harapan warga

Anas meminta pengurus lingkungan mendampingi warga yang ingin mengajukan sanggahan karena banyak yang belum memahami mekanismenya. Ia juga meminta lurah memonitor proses dan turun membantu warga.

Warga berharap data kesejahteraan yang tercatat mencerminkan kondisi nyata agar bantuan dan program tepat sasaran.

Keinginan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya.