DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
SIDOARJO — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo mendorong alokasi anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027 untuk menebus ijazah yang masih ditahan oleh lembaga pendidikan. Langkah ini ditujukan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak kehilangan akses melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan.
Usulan masuk APBD 2027
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tarkit Erdianto, mengatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar dana penebusan ijazah dimasukkan ke dalam rancangan APBD 2027. Menurutnya, masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan aturan yang melarang penahanan ijazah; perlu solusi anggaran yang konkret.
"Ini penting. Harus ada alokasi anggaran untuk menebus ijazah yang ditahan oleh lembaga pendidikan. Tidak hanya di satu lembaga, tetapi masih banyak lembaga lainnya," kata Tarkit.
Besaran dan kendala data
Tarkit mengakui kantor DPRD belum memiliki data komprehensif terkait jumlah ijazah yang ditahan dan berapa siswa terdampak. Meski demikian, ia memperkirakan kebutuhan anggaran awal berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, dengan catatan angka tersebut kemungkinan masih kurang jika kasus meluas.
"Minimal bisa dialokasikan Rp1 miliar atau Rp2 miliar. Tetapi saya yakin itu masih kurang kalau melihat perkembangan persoalan yang ada," ujarnya.
Kondisi di lapangan juga beragam. Banyak kasus penahanan terjadi pada lembaga pendidikan swasta yang operasionalnya bergantung pada iuran siswa. Oleh karena itu, Tarkit mengajak pemangku kepentingan mencari jalan tengah agar lembaga tetap berfungsi tanpa merugikan siswa.
Baznas sebagai opsi penyalur
Dalam pembahasan mekanisme penyaluran, Baznas Kabupaten Sidoarjo disebut sebagai alternatif lembaga penyalur dana karena pengalaman distribusi bantuan serupa. Namun, keterbatasan anggaran Baznas menjadi kendala untuk menjangkau lebih banyak penerima.
- Pemerintah daerah menangani sekolah umum sesuai kewenangan.
- Untuk lembaga di bawah Kementerian Agama diperlukan koordinasi pihak terkait, termasuk kemungkinan melibatkan Baznas.
Tarkit menegaskan alokasi yang diusulkan bersifat khusus untuk menuntaskan persoalan penahanan ijazah, bukan sekadar menumpang pada program bantuan yang sudah ada.
Langkah selanjutnya
Komisi D DPRD Sidoarjo akan menghimpun data lebih lengkap soal jumlah ijazah tertahan dan anak yang terdampak. Setelah data tersedia, pembahasan mekanisme penyaluran dan penentuan besaran anggaran akan dilanjutkan agar solusi cepat dan berkeadilan dapat diterapkan.
"Jangan terburu-buru. Kita lihat dulu bagaimana caranya mencari jalan tengah. Kita harus melihat kondisi di lapangan, sehingga ada solusi yang bisa diterima semua pihak," tegas Tarkit.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...
Desil Kesejahteraan Tak Akurat, Warga Surabaya Bisa Kehilangan Bantuan
Fuad Benardi sebut penentuan desil yang tak mencerminkan kondisi riil warga Surabaya berisiko memutus akses...
Megawati Tegaskan Tolak Masuk Pemerintahan
Megawati menolak tawaran masuk pemerintahan dan mengkritik kondisi demokrasi, penegakan hukum, serta ketakut...
Tender Gagal, Forprov III Jawa Timur di Jember Diundur ke 13–17 Desember
Tender gagal membuat Forprov III Jawa Timur di Jember ditunda ke 13–17 Desember 2026 untuk memberi waktu ten...
Reses Bojonegoro: Donny Bayu Bahas Krisis Air Bersih dan Pupuk
Donny Bayu tampung aspirasi warga Bojonegoro (19/11/2026) soal krisis air bersih dan akses pupuk subsidi; ak...
Hari Yulianto Dorong Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Tanggulangin
Hari Yulianto reses di Tanggulangin fokus pada penanganan banjir Kedungbanteng serta perbaikan jalan, draina...