Politik

Megawati Tegaskan Tolak Masuk Pemerintahan

Bagikan:
Megawati berorasi di STIPAN Jakarta menolak masuk pemerintahan

Jakarta, 19 November 2026 — Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyatakan tidak berminat bergabung ke dalam kabinet. Pernyataan itu disampaikannya dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda STIPAN, Jakarta. Ia juga mengkritik keadaan demokrasi, penegakan hukum, dan ketakutan warga menyampaikan pendapat.

Pernyataan menolak tawaran masuk pemerintahan

Megawati tegas menolak apabila ditawari posisi dalam pemerintahan. Ia menyampaikan sikap itu secara langsung di depan hadirin wisuda. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan lebih tepat baginya saat ini.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar saja."

Kritik atas kebebasan berpendapat

Dalam orasinya, Megawati menyoroti ketakutan masyarakat untuk berbicara. Ia menilai banyak warga kini cenderung menunggu perintah sebelum bertindak. Sikap ini menurutnya melemahkan fungsi kritis masyarakat dalam demokrasi.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus."

Megawati mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Ia mendorong warga agar tidak ragu mengkritik pemerintah atau kebijakan publik. "Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," ujarnya.

Sorotan pada penegak hukum

Megawati juga menyorot lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Ia menyebut kasus penyadapan ilegal yang terkait dengan mantan Kapolri sebagai bagian dari kekhawatirannya. Megawati mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks itu.

"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut."

Ia menyebut pernah dipanggil kepolisian tiga kali dan kejaksaan satu kali. Megawati mengatakan pemanggilan itu dipenuhi sebagai bentuk ketaatan pada hukum, bukan tindakan pembangkangan.

Pengalaman kepresidenan dan makna kepemimpinan

Megawati mengulas perbedaan antara jabatan presiden dan hakikat menjadi pemimpin. Ia menilai menjadi presiden dibantu berbagai fasilitas, sehingga wajar tampak mudah. Namun, di balik itu ada risiko dan tantangan yang berat.

"Karena menjadi pemimpin itu sulit tapi menjadi Presiden itu gampang."

Ia menggambarkan betapa banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dilakukan secara mandiri saat menjabat. Meski dihormati, pemimpin tetap menghadapi "kerikil-kerikil tajam" yang bisa membuat terpeleset bila tidak berhati-hati.

Lima dimensi kepemimpinan strategik

Dari renungan panjang, Megawati merumuskan lima dimensi kepemimpinan yang harus dimiliki. Kelima dimensi itu menjadi kerangka bagi pemimpin yang konsisten menghadapi ujian kekuasaan.

  1. Keyakinan
  2. Keteguhan
  3. Keberanian
  4. Kesabaran
  5. Kebenaran

Ia juga menekankan pentingnya memahami Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai falsafah yang harus diwujudkan dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Penutup: Ajakan mempertahankan konsistensi

Megawati menutup orasinya dengan pengingat bahwa kekuasaan selalu menguji konsistensi dan komitmen pemimpin. Ia mendorong generasi penerus untuk memahami konteks sejarah Pancasila dan berani menyuarakan kebenaran demi masa depan republik.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait