Megawati Tegaskan Tolak Masuk Pemerintahan
Jakarta, 19 November 2026 — Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyatakan tidak berminat bergabung ke dalam kabinet. Pernyataan itu disampaikannya dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda STIPAN, Jakarta. Ia juga mengkritik keadaan demokrasi, penegakan hukum, dan ketakutan warga menyampaikan pendapat.
Pernyataan menolak tawaran masuk pemerintahan
Megawati tegas menolak apabila ditawari posisi dalam pemerintahan. Ia menyampaikan sikap itu secara langsung di depan hadirin wisuda. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan lebih tepat baginya saat ini.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar saja."
Kritik atas kebebasan berpendapat
Dalam orasinya, Megawati menyoroti ketakutan masyarakat untuk berbicara. Ia menilai banyak warga kini cenderung menunggu perintah sebelum bertindak. Sikap ini menurutnya melemahkan fungsi kritis masyarakat dalam demokrasi.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus."
Megawati mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Ia mendorong warga agar tidak ragu mengkritik pemerintah atau kebijakan publik. "Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," ujarnya.
Sorotan pada penegak hukum
Megawati juga menyorot lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Ia menyebut kasus penyadapan ilegal yang terkait dengan mantan Kapolri sebagai bagian dari kekhawatirannya. Megawati mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks itu.
"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut."
Ia menyebut pernah dipanggil kepolisian tiga kali dan kejaksaan satu kali. Megawati mengatakan pemanggilan itu dipenuhi sebagai bentuk ketaatan pada hukum, bukan tindakan pembangkangan.
Pengalaman kepresidenan dan makna kepemimpinan
Megawati mengulas perbedaan antara jabatan presiden dan hakikat menjadi pemimpin. Ia menilai menjadi presiden dibantu berbagai fasilitas, sehingga wajar tampak mudah. Namun, di balik itu ada risiko dan tantangan yang berat.
"Karena menjadi pemimpin itu sulit tapi menjadi Presiden itu gampang."
Ia menggambarkan betapa banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dilakukan secara mandiri saat menjabat. Meski dihormati, pemimpin tetap menghadapi "kerikil-kerikil tajam" yang bisa membuat terpeleset bila tidak berhati-hati.
Lima dimensi kepemimpinan strategik
Dari renungan panjang, Megawati merumuskan lima dimensi kepemimpinan yang harus dimiliki. Kelima dimensi itu menjadi kerangka bagi pemimpin yang konsisten menghadapi ujian kekuasaan.
- Keyakinan
- Keteguhan
- Keberanian
- Kesabaran
- Kebenaran
Ia juga menekankan pentingnya memahami Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai falsafah yang harus diwujudkan dalam praktik berbangsa dan bernegara.
Penutup: Ajakan mempertahankan konsistensi
Megawati menutup orasinya dengan pengingat bahwa kekuasaan selalu menguji konsistensi dan komitmen pemimpin. Ia mendorong generasi penerus untuk memahami konteks sejarah Pancasila dan berani menyuarakan kebenaran demi masa depan republik.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim Mendesak Kajian Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
DPRD Jatim minta kajian ulang relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo menyusul penetapan WUP di sekitar Ujung Kulo...
Guntur Wahono Serap Aspirasi 100 Perempuan Kepala Keluarga Blitar
Guntur Wahono menyerap aspirasi hampir 100 perempuan kepala keluarga di Blitar; usulan meliputi ternak ayam,...
Komisi D Terima Pengaduan Penjualan Barang di Sekolah Surabaya
Komisi D DPRD Surabaya menerima pengaduan soal penjualan barang di sekolah dan minta tindak lanjut, dukungan...
Kediri Tambah Penerima Bisyaroh Guru Madin Jadi 13.500 di 2026
Bupati Kediri meningkatkan penerima bisyaroh guru madin menjadi 13.500 pada 2026; insentif Rp100 ribu/bulan...
ABB Surabaya: PDIP Jatim Gelar Audisi Stand-up untuk Kritik Publik
DPD PDIP Jatim menggelar Audisi Berani Berkomedi di Surabaya 22 Nov 2026 sebagai ruang kritik publik lewat s...
DPRD Jember Kritik Satpol PP soal Raperda Ketertiban Umum
Komisi A DPRD Jember kritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan minta Satpol PP segera serah...