Politik

DPRD Jatim Mendesak Kajian Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Bagikan:
Ilustrasi Badak Jawa di habitat Ujung Kulon, isu relokasi dan konservasi

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah pusat meninjau ulang wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Pernyataan disampaikan di Surabaya, Kamis (19/11/2026), dengan alasan perlunya kajian ekologi dan hukum sebelum relokasi dilaksanakan.

Wacana relokasi dan latar belakang

Wacana relokasi ini muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengangkat isu pemindahan Badak Jawa dalam forum internasional di Turki. Isu itu juga beriringan dengan keputusan Kementerian ESDM yang menetapkan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diteken pada 12 Februari 2026, memicu kekhawatiran publik soal perubahan peruntukan lahan di kawasan konservasi.

“Jadi, ini harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai kemudian terulang kembali perpindahan ibu kota kita ke IKN yang enggak jelas juga. Ini menyangkut kebijakan pemerintah dan perlu dikaji ulang lagi,”

Kekhawatiran hukum dan ekologi

Martin menilai perlu dipertanyakan dasar hukum pemindahan, terutama karena penetapan WUP dinilai berpotensi bersinggungan dengan status hutan lindung. Ia menegaskan kawasan lindung tidak semestinya dibuka untuk pertambangan tanpa perubahan aturan yang jelas.

“Kita harus pertanyakan dulu perpindahan ini seperti apa dasarnya, apakah dikarenakan terjadi perubahan peruntukan lahan. Hutan lindung itu tidak bisa dipakai untuk pertambangan,”

Legislator asal daerah pemilihan Banyuwangi itu menambahkan bahwa relokasi satwa dilindungi bukan sekadar memindahkan individu, melainkan harus mempertimbangkan kecocokan ekosistem dan keterikatan historis satwa dengan habitat aslinya.

“Baik secara geografis maupun ekologis, saya rasa perlu kajian lagi. Satwa yang dilindungi itu berkaitan erat dengan historisnya. Kalau direlokasi ke daerah lain, historisnya menjadi kabur. Alamnya, ekosistemnya, apakah Alas Purwo itu benar-benar cocok jadi tempat relokasi Badak Jawa,”

Respons daerah dan kekhawatiran tambang di Banyuwangi

Martin juga mengingatkan potensi ancaman industri ekstraktif di sekitar Alas Purwo, termasuk pertambangan emas, yang menurutnya dapat menimbulkan risiko berulang jika relokasi dilakukan tanpa jaminan perlindungan jangka panjang.

“Di Banyuwangi, sekitar Alas Purwo juga dekat dengan wilayah pertambangan emas. Nanti kalau kemudian di situ ada potensi tambang, bagaimana, nanti pindah lagi,”

Ia menambahkan bahwa Komisi D DPRD Jatim belum membahas rencana ini secara resmi karena itu merupakan kebijakan nasional, namun menegaskan perlunya dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Di komisi secara khusus belum dibahas karena ini kebijakan nasional di level pusat. Namun, karena ini wilayah mereka, pemerintah pusat harus diajak bicara dan mendengar suara daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,”

Penolakan publik dan langkah selanjutnya

Gelombang penolakan dari warga Banyuwangi dan elemen civil society mulai menguat. Mereka khawatir relokasi yang dipaksakan tanpa kajian matang justru merusak ekosistem Alas Purwo.

“Saya menangkap di masyarakat Banyuwangi akan ada penolakan. Masyarakat dan gerakan civil society sudah mulai bergerak melakukan perlawanan untuk menolak relokasi ini karena relokasi ini dinilai banyak merusak lingkungan baru di Alas Purwo,”

Pemaparan Martin menegaskan tuntutan agar pemerintah pusat memprioritaskan prinsip kehati-hatian, melakukan kajian ilmiah komprehensif, dan melibatkan pemangku kepentingan daerah sebelum mengambil keputusan akhir.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait