Politik

DPRD Jember Kritik Satpol PP soal Raperda Ketertiban Umum

Bagikan:

JEMBER – Komisi A DPRD Jember mengkritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan belum diserahkannya rumusan kajian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember. Kedua persoalan itu dinilai menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan regulasi di DPRD.

Komisi A minta keterlibatan langsung dalam penindakan

Anggota Komisi A, Tabroni, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pembaruan laporan mengenai kegiatan penindakan terhadap gudang rokok ilegal. Kondisi ini membuat DPRD ingin dilibatkan langsung saat operasi berlangsung.

"Sesekali kita ini diajak dan dilibatkan dalam penindakan rokok ilegal tersebut. Kita juga ingin tahu langsung saat penindakan tersebut,"

Pernyataan itu disampaikan Tabroni di Jember, Kamis, 19 November 2026. Menurut dia, informasi penindakan yang minim juga jarang terpublikasi di media arus utama, sehingga Komisi A meminta akses agar bisa mengawasi proses dan hasil di lapangan.

Rumusan kajian Raperda belum diterima DPRD

Persoalan kedua yang ditekankan Komisi A adalah belum diserahkannya rumusan kajian Raperda Ketertiban Umum oleh Satpol PP kepada DPRD. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember sudah menyerahkan sejumlah usulan dan kajian sebagai bahan awal.

Tabroni menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak penting untuk mempercepat pembahasan regulasi. Tanpa kajian dari Satpol PP, pembahasan Raperda sulit berjalan optimal, kata dia.

Relevansi aturan terhadap kegiatan ekonomi warga

Pembahasan Raperda jadi semakin mendesak setelah demo yang digelar pengusaha sound horeg beberapa waktu lalu. Para pengusaha meminta agar aturan penyelenggaraan kegiatan musik dan hiburan tidak diberlakukan terlalu ketat karena berdampak pada mata pencaharian.

Mereka berargumen kegiatan tersebut memberi dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menuntut rumusan regulasi yang menyeimbangkan ketertiban umum dan aktivitas ekonomi warga.

Tanggapan Satpol PP

Kepala Satpol PP Jember, Adi Wijaya, merespons kritik DPRD dengan berjanji menyerahkan rumusan kajian yang diminta. Pernyataan itu menunjukkan langkah administratif untuk memenuhi kebutuhan informasi dan bahan pembahasan DPRD.

"Kami akan segera menyerahkan rumusan kajian yang diminta DPRD,"

Penyerahan kajian dari Satpol PP menjadi prasyarat penting sebelum DPRD memulai pembahasan substansi Raperda Ketertiban Umum. Penyelesaian kajian diharapkan membuka ruang dialog antara penegak ketertiban, lembaga keagamaan, pengusaha, dan perwakilan rakyat.

Ke depan, jalannya pembahasan Raperda akan bergantung pada kelengkapan dokumen kajian dan keterlibatan pemangku kepentingan di lapangan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait