DPRD Jember Kritik Satpol PP soal Raperda Ketertiban Umum
JEMBER – Komisi A DPRD Jember mengkritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan belum diserahkannya rumusan kajian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember. Kedua persoalan itu dinilai menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan regulasi di DPRD.
Komisi A minta keterlibatan langsung dalam penindakan
Anggota Komisi A, Tabroni, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pembaruan laporan mengenai kegiatan penindakan terhadap gudang rokok ilegal. Kondisi ini membuat DPRD ingin dilibatkan langsung saat operasi berlangsung.
"Sesekali kita ini diajak dan dilibatkan dalam penindakan rokok ilegal tersebut. Kita juga ingin tahu langsung saat penindakan tersebut,"
Pernyataan itu disampaikan Tabroni di Jember, Kamis, 19 November 2026. Menurut dia, informasi penindakan yang minim juga jarang terpublikasi di media arus utama, sehingga Komisi A meminta akses agar bisa mengawasi proses dan hasil di lapangan.
Rumusan kajian Raperda belum diterima DPRD
Persoalan kedua yang ditekankan Komisi A adalah belum diserahkannya rumusan kajian Raperda Ketertiban Umum oleh Satpol PP kepada DPRD. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember sudah menyerahkan sejumlah usulan dan kajian sebagai bahan awal.
Tabroni menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak penting untuk mempercepat pembahasan regulasi. Tanpa kajian dari Satpol PP, pembahasan Raperda sulit berjalan optimal, kata dia.
Relevansi aturan terhadap kegiatan ekonomi warga
Pembahasan Raperda jadi semakin mendesak setelah demo yang digelar pengusaha sound horeg beberapa waktu lalu. Para pengusaha meminta agar aturan penyelenggaraan kegiatan musik dan hiburan tidak diberlakukan terlalu ketat karena berdampak pada mata pencaharian.
Mereka berargumen kegiatan tersebut memberi dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menuntut rumusan regulasi yang menyeimbangkan ketertiban umum dan aktivitas ekonomi warga.
Tanggapan Satpol PP
Kepala Satpol PP Jember, Adi Wijaya, merespons kritik DPRD dengan berjanji menyerahkan rumusan kajian yang diminta. Pernyataan itu menunjukkan langkah administratif untuk memenuhi kebutuhan informasi dan bahan pembahasan DPRD.
"Kami akan segera menyerahkan rumusan kajian yang diminta DPRD,"
Penyerahan kajian dari Satpol PP menjadi prasyarat penting sebelum DPRD memulai pembahasan substansi Raperda Ketertiban Umum. Penyelesaian kajian diharapkan membuka ruang dialog antara penegak ketertiban, lembaga keagamaan, pengusaha, dan perwakilan rakyat.
Ke depan, jalannya pembahasan Raperda akan bergantung pada kelengkapan dokumen kajian dan keterlibatan pemangku kepentingan di lapangan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
AIPA 2026: Nila Yani Tekankan Manfaat Nyata untuk UMKM
Nila Yani minta AIPA 2026 hasilkan manfaat nyata untuk UMKM, termasuk akses pasar, regulasi AI, dan penangan...
PAAREDI Sumenep: Peningkatan Kualitas Keluarga di Era Digital
TP PKK dan Dinsos P3A Sumenep gelar PAAREDI pada 19 Nov 2026 untuk perkuat pola asuh digital, kesetaraan gen...
DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun; Puan: proses hati-hati dan melibatkan publik, diselesai...
DPRD Probolinggo Jawab Catatan Pemkot soal Raperda Kekayaan Intelektual
DPRD Probolinggo menanggapi empat catatan Pemkot terhadap Raperda Pelindungan Kekayaan Intelektual dengan me...
Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag
Bupati Ipuk serahkan 300 sertifikat PTSL di Desa Gladag pada 19 November 2026; Pemkab dan BPN juga teken MoU...
Guntur Wahono Bawa Usulan Perbaikan Jalan dan Jembatan di Blitar
Guntur Wahono akan perjuangkan usulan perbaikan jalan, jembatan, alat pertanian, dan pengembangan wisata dar...