Politik

DPRD Probolinggo Jawab Catatan Pemkot soal Raperda Kekayaan Intelektual

Bagikan:
Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo membahas raperda pelindungan kekayaan intelektual

Probolinggo — DPRD Kota Probolinggo memberikan jawaban atas empat catatan teknis Pemerintah Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual. Jawaban dibacakan pada Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026), menanggapi pendapat eksekutif yang sempat disampaikan Wakil Wali Kota dalam rapat sebelumnya.

Anggaran dan penerima manfaat

Pemkot menyoroti keterbatasan APBD dan mempertanyakan keberlanjutan pendanaan serta kejelasan penerima manfaat raperda tersebut. Eksekutif menilai kebutuhan bukti konkret tentang jangkauan dan dasar penyusunan aturan.

DPRD merespons bahwa fasilitasi kekayaan intelektual bukan belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang. Anggaran akan dirancang secara bertahap melalui prioritas RKPD dan diupayakan efisiensi lewat literasi serta pendampingan.

  • Penerima prioritas: warga, pelaku usaha, dan kreator yang berdomisili atau berkegiatan di Kota Probolinggo.
  • Skema untuk pihak luar: Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), kerja sama antarwilayah, investasi, atau kolaborasi usaha bila berdampak bagi ekonomi dan budaya lokal.

Landasan aturan dan orientasi ekonomi

DPRD menegaskan bahwa penyusunan raperda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/2/013/2026. Fokus awal adalah penguatan pelindungan KIK dan indikasi geografis.

Sementara itu, Pemkot menuntut agar kebijakan menghasilkan nilai tambah ekonomi nyata bagi masyarakat. DPRD lalu mengarahkan raperda hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi hak kekayaan intelektual agar produk lokal bisa menembus pasar ekspor.

Dukungan antar perangkat daerah disiapkan untuk memperkuat rantai nilai. Bentuk dukungan meliputi:

  • Inkubasi bisnis dan kurasi produk.
  • Perbaikan kemasan dan akses permodalan perbankan.
  • Fasilitasi pengadaan pemerintah serta pameran dan promosi.

"Kesepahaman antara legislatif dan eksekutif menjadi modal awal untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan ekonomi lokal,"

Perlindungan, hilirisasi, dan tindak lanjut

Menurut DPRD, raperda juga dirancang untuk melindungi warga dari pembajakan dan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi diharapkan membuka peluang lisensi, waralaba, serta menggerakkan wisata berbasis komunitas.

Seluruh catatan teknis dan substantif dari eksekutif akan didalami bersama tim pemerintah daerah di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Proses ini akan menentukan ketentuan final terkait anggaran, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan.

Rencana ke depan: jika disepakati, raperda akan melibatkan langkah hilirisasi produk lokal, termasuk indikasi geografis seperti mangga Arumanis Probolinggo, agar mendapat perlindungan sekaligus nilai tambah ekonomi.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait