DPRD Probolinggo Jawab Catatan Pemkot soal Raperda Kekayaan Intelektual
Probolinggo — DPRD Kota Probolinggo memberikan jawaban atas empat catatan teknis Pemerintah Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual. Jawaban dibacakan pada Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026), menanggapi pendapat eksekutif yang sempat disampaikan Wakil Wali Kota dalam rapat sebelumnya.
Anggaran dan penerima manfaat
Pemkot menyoroti keterbatasan APBD dan mempertanyakan keberlanjutan pendanaan serta kejelasan penerima manfaat raperda tersebut. Eksekutif menilai kebutuhan bukti konkret tentang jangkauan dan dasar penyusunan aturan.
DPRD merespons bahwa fasilitasi kekayaan intelektual bukan belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang. Anggaran akan dirancang secara bertahap melalui prioritas RKPD dan diupayakan efisiensi lewat literasi serta pendampingan.
- Penerima prioritas: warga, pelaku usaha, dan kreator yang berdomisili atau berkegiatan di Kota Probolinggo.
- Skema untuk pihak luar: Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), kerja sama antarwilayah, investasi, atau kolaborasi usaha bila berdampak bagi ekonomi dan budaya lokal.
Landasan aturan dan orientasi ekonomi
DPRD menegaskan bahwa penyusunan raperda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/2/013/2026. Fokus awal adalah penguatan pelindungan KIK dan indikasi geografis.
Sementara itu, Pemkot menuntut agar kebijakan menghasilkan nilai tambah ekonomi nyata bagi masyarakat. DPRD lalu mengarahkan raperda hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi hak kekayaan intelektual agar produk lokal bisa menembus pasar ekspor.
Dukungan antar perangkat daerah disiapkan untuk memperkuat rantai nilai. Bentuk dukungan meliputi:
- Inkubasi bisnis dan kurasi produk.
- Perbaikan kemasan dan akses permodalan perbankan.
- Fasilitasi pengadaan pemerintah serta pameran dan promosi.
"Kesepahaman antara legislatif dan eksekutif menjadi modal awal untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan ekonomi lokal,"
Perlindungan, hilirisasi, dan tindak lanjut
Menurut DPRD, raperda juga dirancang untuk melindungi warga dari pembajakan dan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi diharapkan membuka peluang lisensi, waralaba, serta menggerakkan wisata berbasis komunitas.
Seluruh catatan teknis dan substantif dari eksekutif akan didalami bersama tim pemerintah daerah di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Proses ini akan menentukan ketentuan final terkait anggaran, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan.
Rencana ke depan: jika disepakati, raperda akan melibatkan langkah hilirisasi produk lokal, termasuk indikasi geografis seperti mangga Arumanis Probolinggo, agar mendapat perlindungan sekaligus nilai tambah ekonomi.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10%, DPR Minta JKN dan Layanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR khawatir penurunan anggaran Kemenkes 2027 berdampak pada kualitas layanan dan keberlanjutan JK...
Nia Kurnia: Lulusan Jangan Jadi Penonton, Ciptakan Peluang
Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia memberi pembekalan calon wisudawan UPG Sumenep agar lulusan berani ciptakan...
PDI Perjuangan Sumenep Soroti Pupuk, BBM, dan Bantuan Sosial
Fraksi PDI Perjuangan Sumenep melaporkan hasil reses: keluhan pupuk bersubsidi, BBM, data bantuan sosial, hi...
Ony Setiawan Serap Keluhan Peternak dan UMKM saat Reses di Tuban
Ony Setiawan menyerap keluhan warga Bangunrejo, Tuban: harga kambing anjlok, masalah pupuk, dan kebutuhan fa...
Potongan Tarif Berlapis Tekan Pendapatan Ojol di Malang
Pengemudi ojol di Malang mengeluh potongan tarif berlapis; DPRD Jatim dorong Raperda dan solusi koperasi unt...
Tembok Penahan Sungai Retak, DPRD Jatim Minta Pemeriksaan di Mojokerto
DPRD Jatim minta pemeriksaan tembok penahan sungai retak di Lingkungan Muruan, Mojokerto, usai reses 18 Nove...