Politik

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10%, DPR Minta JKN dan Layanan Tetap Terjaga

Bagikan:
Ilustrasi anggaran kesehatan dan BPJS Kesehatan pada Rancangan APBN 2027

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto memperingatkan dampak penurunan anggaran Kementerian Kesehatan pada Rancangan APBN 2027 terhadap kualitas layanan dan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyoroti kebutuhan penjelasan transparan dari pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan bagi masyarakat rentan.

Besaran anggaran dan perhatian DPR

Pagu indikatif Kemenkes untuk 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun, turun 10,44 persen dari anggaran 2026 sebesar Rp114 triliun. Penurunan ini memicu kekhawatiran Komisi IX karena dapat mempengaruhi penyelenggaraan layanan medis dan pembiayaan program pemerintah.

Menurut Pulung, angka anggaran saja tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi tanpa menurunkan mutu pelayanan.

"Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,"

Kuota peserta dan prioritas layanan

Pulung mencatat pemerintah mempertahankan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa untuk 2027. Selain itu, ditargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Meski jumlah peserta dipertahankan, Pulung menegaskan ukuran keberhasilan program harus dilihat dari akses dan kualitas pelayanan saat masyarakat membutuhkan perawatan.

Perluasan bantuan iuran dan beban fiskal daerah

Pulung menyambut rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8 yang ditargetkan berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028. Namun ia meminta simulasi pembagian beban fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dikaji matang.

"Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal,"

Ia mengingatkan kemampuan fiskal antar daerah berbeda-beda. Skema yang membebani pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tanpa kompensasi berisiko membuat warga di wilayah ber-PAD rendah kehilangan perlindungan.

Data dan keberlanjutan pembiayaan

Pulung juga menyoroti kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menyebut masih ditemukan ketidaksesuaian data, termasuk warga kurang mampu yang tercatat pada desil kesejahteraan lebih tinggi. Untuk itu diperlukan verifikasi faktual dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

Terkait tarif BPJS Kesehatan yang direncanakan tidak naik pada 2027, Pulung memandangnya positif. Namun ia mengingatkan perencanaan keuangan program JKN harus terukur agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.

Pengawasan kebijakan dan langkah ke depan

Komisi IX akan mengawal pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan, perluasan jaminan, dan perbaikan data penerima. Tujuannya agar program tidak sekadar tercatat dalam angka, melainkan benar-benar menjamin akses layanan bagi warga miskin dan rentan.

"Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat,"

Pemerintah diminta menyediakan mekanisme pemerataan fiskal, pemutakhiran data yang akurat, dan rencana keuangan yang realistis untuk menjaga kelangsungan JKN dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait