Politik

PDI Perjuangan Desak Evaluasi Anggaran Trans Laut 2027

Bagikan:

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak evaluasi alokasi anggaran program Trans Laut 2027 setelah DPRD hanya menyetujui Rp15 miliar. Mereka meminta anggaran dikaji ulang agar mendekati usulan Dinas Perhubungan Jawa Timur sebesar Rp25 miliar dan lebih jauh menuju kebutuhan ideal Rp45 miliar demi menjaga konektivitas pulau-pulau.

Alokasi anggaran dan konteks geografis

Abrari, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D DPRD Jatim, menilai angka Rp15 miliar tidak memadai mengingat kondisi geografis Jawa Timur. Provinsi ini memiliki 538 pulau, dengan 126 di antaranya berada di Kabupaten Sumenep. Dari 126 pulau di Sumenep, 48 berpenghuni dan 78 tidak berpenghuni.

"Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari,"

Dampak pengurangan anggaran terhadap layanan

Abrari merinci selisih anggaran: Dishub mengusulkan Rp25 miliar, sementara kebutuhan ideal yang diajukan mencapai Rp45 miliar per tahun. Dengan persetujuan hanya Rp15 miliar, terdapat kekurangan Rp10 miliar dari usulan Dishub dan Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

"Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana kalau anggarannya hanya Rp15 miliar? Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat,"

Penurunan frekuensi tidak hanya menyulitkan penumpang. Distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, dan pengangkutan hasil perikanan berisiko terganggu.

Wilayah yang membutuhkan dukungan

Abrari menyebut sejumlah pulau dan gugusan yang tergantung pada layanan Trans Laut:

  • Kepulauan Kangean
  • Masalembu
  • Sapeken
  • Raas
  • Sapudi
  • Gili Iyang (Kabupaten Sumenep)
  • Pulau Bawean (Kabupaten Gresik)

Pemetaan kebutuhan dan standar pelayanan

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah provinsi melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan transportasi di setiap pulau berpenghuni. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui pulau yang sudah terlayani, yang belum memiliki kapal reguler, serta frekuensi kebutuhan setiap rute.

"Harus ada pemetaan yang jelas. Pulau mana yang sudah terlayani, mana yang belum, berapa kebutuhan masyarakat, dan seberapa sering kapal harus beroperasi. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi pelayanan belum menjawab kebutuhan warga,"

Mereka juga meminta penetapan standar pelayanan minimum yang mencakup frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, dan keterjangkauan tarif. Subsidi rute yang tidak menguntungkan secara komersial harus dipertahankan sebagai layanan publik.

Langkah selanjutnya

Fraksi ini menargetkan agar alokasi anggaran Trans Laut 2027 dievaluasi sehingga dapat dikembalikan mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Kebutuhan ideal Rp45 miliar diusulkan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Perbaikan anggaran dan pemetaan layanan dianggap penting untuk menjaga mobilitas, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pulau di Jawa Timur.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait