Politik

Plengsengan Ambrol Jadi Aduan Warga Malang, DPRD Minta Koordinasi

Bagikan:
Reses Dewanti Rumpoko terima aspirasi warga soal plengsengan ambrol dan akses air di Malang

Malang – Kerusakan plengsengan akibat tergerus aliran sungai menjadi keluhan utama warga saat reses Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko di Kota Malang, Rabu 18 November 2026. Warga meminta penanganan cepat karena ambrolnya infrastruktur ini mengancam bangunan sekitar dan memerlukan koordinasi lintas kewenangan.

Reses dan keluhan warga

Forum Serap Aspirasi Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 digelar oleh Dewanti dan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Aspirasi yang muncul tidak hanya soal plengsengan, tetapi juga keterbatasan akses air bersih dan data kesejahteraan sosial yang tidak akurat.

Koordinasi lintas kewenangan untuk penanganan plengsengan

Dewanti, anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pembangunan, menekankan bahwa penanganan plengsengan harus didasarkan pada pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Ia mengingatkan perlu sinkronisasi untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan respons cepat.

Soal pencegahan bencana ini, sebenarnya banyak permasalahan yang mungkin harus disinkronkan antara kota, provinsi, dan pusat. Terkait kewenangan pusat seperti BBWS Balai Besar Wilayah Sungai apakah wilayahnya masuk kewenangan BBWS, provinsi, atau kota

Dewanti meminta warga mendata titik-titik kerusakan secara rinci dan menyerahkan data ke pihak terkait. Menurutnya, data lokasi diperlukan agar koordinasi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Karena ini krusial, saya akan ikut mengawal nanti

Akses air bersih dan pemutakhiran data desil

Selain infrastruktur penahan air, warga mengeluhkan akses air bersih. Dewanti menyebut masih ada kampung di Kota Malang yang belum terjangkau jaringan Perumda Tugu Tirta sepenuhnya. Sebagian masyarakat masih mengandalkan Hipam atau pengelolaan sumber air mandiri.

Masalah lain yang disampaikan adalah ketidaksesuaian data desil kesejahteraan sosial dengan kondisi lapangan. Dewanti menilai pemutakhiran data penting agar warga yang berhak tidak kehilangan akses bantuan sosial karena data yang tidak akurat.

Banyak yang tidak sesuai dengan situasi kondisi sebenarnya. Ini yang harus dicarikan jalan keluar agar masyarakat yang memang harus dibantu bisa disupport dengan baik

Tindak lanjut DPRD Kota Malang

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani mengatakan pihaknya akan menelusuri berbagai persoalan yang diadu warga, termasuk pemanfaatan sumber mata air di kawasan Tlogomas yang diduga dialirkan untuk kepentingan komersial tanpa koordinasi atau kontribusi jelas kepada daerah.

Ada sumber air yang kemudian dialirkan tetapi tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi mereka mendapat keuntungan tetapi tidak ada kontribusi ke daerah. Ini yang akan saya konfirmasi dan telusuri ke Pemkot Malang

Amithya juga menyoroti masalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan, seperti site plan yang menutup akses jalan warga. Untuk ketidaksesuaian data desil, ia mendorong pemutakhiran melalui mekanisme Perlindungan Sosial atau Perlinsos, dengan mengoptimalkan peran agen data di tingkat bawah.

Sebetulnya ini kita bisa melalui Perlinsos, tapi memang masalahnya Perlinsos itu harus melalui agen gitu jadi mungkin untuk pemutakhiran data yang perlu kita berikan input kembali

Penanganan plengsengan ambrol, akses air bersih, dan pemutakhiran data menjadi fokus tindak lanjut DPRD. Proses selanjutnya menuntut koordinasi lebih intensif antara OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang agar instansi berwenang dapat segera mengeksekusi solusi di lapangan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait