Politik

Guntur Dorong APBD Jatim Biayai Sarana Usaha Karang Taruna Blitar

Bagikan:
Pertemuan reses Guntur Wahono dengan pengurus Karang Taruna di Blitar membahas sarana usaha produktif

BLITAR — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menawarkan pengajuan anggaran melalui APBD Jawa Timur untuk pengadaan sarana usaha produktif bagi Karang Taruna di Kabupaten Blitar. Tawaran itu disampaikan saat reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Dusun Tambakboyo, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Rabu (18/11/2026).

Pengajuan anggaran dan sasaran

Guntur menyatakan akan mengawal pengajuan dana untuk peralatan yang mendukung usaha produktif pemuda. Contoh sarana yang diusulkan adalah mesin pencetak batako dan mesin paving. Tujuannya membuka peluang usaha sambil mendorong kemandirian ekonomi Karang Taruna.

Menurutnya, organisasi kepemudaan tidak cukup aktif hanya pada kegiatan sosial. Mereka harus memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan usaha mandiri, Karang Taruna diharapkan bisa menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak terus bergantung pada Dana Desa (DD).

"Karang Taruna harus diisi oleh pemuda yang kreatif dan berpotensi. Jika mereka memiliki usaha sendiri, mereka tidak lagi bergantung pada keuangan desa dan bisa menghasilkan pendapatan mandiri,"

Regenerasi dan tantangan organisasi

Guntur juga menyoroti masalah regenerasi kepengurusan Karang Taruna. Ia menilai sejumlah organisasi kepemudaan di tingkat desa stagnan karena pergantian pengurus berjalan lambat.

"Jangan sampai Karang Taruna hanya ada namanya saja di SK desa, tapi tidak ada kegiatannya. Harus segera ada temu karya dan penyegaran pengurus yang melibatkan anak-anak muda yang mau bekerja,"

Penataan kepengurusan dan pembaruan anggota dianggap penting agar kegiatan organisasi kembali hidup dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal.

Respons Dinas Sosial dan kebutuhan pelatihan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Mikhael Hankam Indoro, hadir pada pertemuan dan menyambut inisiatif penguatan Karang Taruna. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat peran Dinas lebih banyak pada fasilitasi dan koordinasi.

Mikhael menyebutkan, dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar baru empat kecamatan yang sudah melaksanakan temu karya dan reorganisasi kepengurusan. Padahal, wilayah tersebut memiliki 248 desa dan kelurahan yang membutuhkan pembinaan.

"Dengan pertemuan ini, kami berharap seluruh kecamatan dapat segera membentuk kepengurusan aktif hingga merambah ke tingkat desa dan kelurahan,"

Selain sarana produksi, aspirasi Karang Taruna meliputi kebutuhan pelatihan meningkatkan kapasitas ekonomi serta bantuan sarana olahraga bagi pemuda.

Harapan dan tindak lanjut

Ketua Karang Taruna Kabupaten Blitar, Muhammad Maskur, mengakui tantangan koordinasi akibat kesibukan pengurus dan luasnya wilayah. Ia menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan legislatif agar organisasi bisa bergerak hingga tingkat desa.

"Secara kelembagaan di kabupaten, otoritas kegiatan sangat tergantung pada pemerintah. Jika sinergi dengan kepala desa berjalan, organisasi di tingkat bawah akan lebih mudah bergerak,"

Reses ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Pengawalan pengajuan anggaran dan penyegaran kepengurusan menjadi kunci agar Karang Taruna mampu memainkan peran nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi pemuda di Kabupaten Blitar.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait