Politik

PDIP Sidoarjo Usulkan Anggaran Stunting Naik ke Rp10 M

Bagikan:

SIDOARJO PDIP DPRD Sidoarjo menyoroti alokasi anggaran penanganan stunting dalam Rancangan APBD 2027 yang disebut hanya sekitar Rp2,5 miliar. Ketua fraksi, Tarkit Erdianto, mengusulkan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp10 miliar untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi anak.

Kritik terhadap alokasi APBD 2027

Tarkit menyatakan alokasi Rp2,5 miliar dinilai belum memadai. Anggaran itu hanya naik tipis dari estimasi 2026 sekitar Rp2,2 miliar. Ia menilai angka ini tidak sebanding dengan kebutuhan intervensi gizi di tingkat desa dan kelurahan.

Padahal stunting kita itu ada kenaikan

Pengamatan itu disampaikan saat pembahasan anggaran APBD 2027 berlangsung pada Selasa 17 November 2026. Tarkit juga menyebut contoh alokasi kecil yang sudah ia dorong di lapangan, untuk perbaikan gizi dan penanganan gizi buruk.

Perubahan metode pendataan dan tanggung jawab daerah

Ia mengingatkan adanya perubahan metode pendataan stunting dari identitas KTP menjadi berbasis domisili. Perubahan ini memperluas cakupan pendataan dan, menurut Tarkit, harus diikuti oleh tanggung jawab pemerintah daerah.

Dulu itu pakai identitas, nek nggak KTP kene ya gak dihitung. Sekarang bukan, sekarang domisili

Dengan cakupan domisili, warga yang sebelumnya tidak terdata mungkin sekarang masuk dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Tarkit menegaskan daerah perlu menyesuaikan anggaran dan program intervensi.

Data prevalensi stunting

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia SSGI, prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat naik menjadi 10,6 persen pada 2024. Ini meningkat dari 8,4 persen pada 2023.

Tahun Prevalensi SSGI
2024 10,6%
2023 8,4%
2022 16,1%
2021 14,8%

Data lain dari sistem elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat e-PPGBM mencatat angka stunting 2,7 persen. Perbedaan angka itu muncul karena metode dan sumber pendataan berbeda, sehingga perlu dibedakan saat membaca kondisi lapangan.

Usulan intervensi dan alokasi desa

Tarkit meminta agar anggaran diarahkan tidak hanya untuk pengadaan alat. Ia mendesak penguatan pemberian makanan tambahan PMT bagi anak dan program gizi lainnya.

Ia mencontohkan peningkatan nilai PMT dari sebelumnya Rp7.500 menjadi Rp15.000 per anak melalui dukungan anggaran lokal. Di kecamatan Gedangan, ia mendorong alokasi Rp50 juta per desa untuk penanganan stunting dan gizi buruk.

Prospek dan tuntutan kebijakan

Tarkit mengakui belum bisa memastikan apakah usulan peningkatan anggaran akan terakomodasi dalam APBD 2027. Namun ia berjanji terus memperjuangkan penguatan intervensi pemenuhan gizi anak.

Sekali lagi aku bicaranya bukan pada ending, aku berusaha untuk memperjuangkan itu. Bagaimana nanti supaya arek Sidoarjo ini terpenuhi nilai gizi, jangan hanya teori-teori saja

Permintaan peningkatan anggaran menjadi tantangan kebijakan bagi pemda, khususnya menjembatani data, kebutuhan pelayanan, dan distribusi anggaran agar dampak intervensi terasa langsung oleh keluarga dan anak-anak.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait