Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag
BANYUWANGI — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL pada Kamis, 19 November 2026. Penyerahan berlangsung di Balai Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, dan dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Banyuwangi dan Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi.
Penyerahan sertifikat dan MoU
Penyerahan dilakukan bersama Kepala BPN Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi. Kegiatan ini bagian dari program Bupati Ngantor di Desa yang digelar untuk mendekatkan layanan publik ke warga.
Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,
Tujuan dan harapan pemerintah
Ipuk mengatakan PTSL bertujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah warga. Dengan sertifikat, masyarakat mendapat akses kepastian hukum dan peluang ekonomi.
Ia juga mendorong warga memanfaatkan tanah secara produktif, khususnya bagi petani dan pedagang di Gladag. Ipuk mengingatkan agar penggunaan sertifikat sebagai agunan pinjaman dilakukan secara bijak agar tidak memberatkan.
Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,
Target PTSL dan capaian
Kepala BPN Banyuwangi menyatakan penyerahan ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberi kepastian hak atas tanah. Untuk 2026, target penerbitan sertifikat melalui PTSL di kabupaten itu mencapai 12.450 bidang tanah.
Menurut Adolf, realisasi penerbitan hingga pertengahan November telah mencapai 99 persen. Ia memastikan sisa pekerjaan sekitar 1 persen akan diselesaikan sebelum akhir tahun.
Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,
Kisah warga penerima sertifikat
Salah satu penerima, Sanhuri, 54 tahun, warga Dusun Lateng, mengaku lega karena tanah warisan keluarga kini bersertifikat. Proses penerbitan sertifikatnya diselesaikan sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,ujar Sanhuri.
Pemerintah daerah menegaskan akan terus mendorong percepatan sertifikasi, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan hutan dan perkebunan, agar semua warga mendapatkan hak kepemilikan yang jelas.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10%, DPR Minta JKN dan Layanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR khawatir penurunan anggaran Kemenkes 2027 berdampak pada kualitas layanan dan keberlanjutan JK...
Nia Kurnia: Lulusan Jangan Jadi Penonton, Ciptakan Peluang
Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia memberi pembekalan calon wisudawan UPG Sumenep agar lulusan berani ciptakan...
PDI Perjuangan Sumenep Soroti Pupuk, BBM, dan Bantuan Sosial
Fraksi PDI Perjuangan Sumenep melaporkan hasil reses: keluhan pupuk bersubsidi, BBM, data bantuan sosial, hi...
Ony Setiawan Serap Keluhan Peternak dan UMKM saat Reses di Tuban
Ony Setiawan menyerap keluhan warga Bangunrejo, Tuban: harga kambing anjlok, masalah pupuk, dan kebutuhan fa...
Potongan Tarif Berlapis Tekan Pendapatan Ojol di Malang
Pengemudi ojol di Malang mengeluh potongan tarif berlapis; DPRD Jatim dorong Raperda dan solusi koperasi unt...
Tembok Penahan Sungai Retak, DPRD Jatim Minta Pemeriksaan di Mojokerto
DPRD Jatim minta pemeriksaan tembok penahan sungai retak di Lingkungan Muruan, Mojokerto, usai reses 18 Nove...