Politik

Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag

Bagikan:
Bupati Ipuk menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Balai Desa Gladag

BANYUWANGI — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL pada Kamis, 19 November 2026. Penyerahan berlangsung di Balai Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, dan dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Banyuwangi dan Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi.

Penyerahan sertifikat dan MoU

Penyerahan dilakukan bersama Kepala BPN Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi. Kegiatan ini bagian dari program Bupati Ngantor di Desa yang digelar untuk mendekatkan layanan publik ke warga.

Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,

Tujuan dan harapan pemerintah

Ipuk mengatakan PTSL bertujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah warga. Dengan sertifikat, masyarakat mendapat akses kepastian hukum dan peluang ekonomi.

Ia juga mendorong warga memanfaatkan tanah secara produktif, khususnya bagi petani dan pedagang di Gladag. Ipuk mengingatkan agar penggunaan sertifikat sebagai agunan pinjaman dilakukan secara bijak agar tidak memberatkan.

Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,

Target PTSL dan capaian

Kepala BPN Banyuwangi menyatakan penyerahan ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberi kepastian hak atas tanah. Untuk 2026, target penerbitan sertifikat melalui PTSL di kabupaten itu mencapai 12.450 bidang tanah.

Menurut Adolf, realisasi penerbitan hingga pertengahan November telah mencapai 99 persen. Ia memastikan sisa pekerjaan sekitar 1 persen akan diselesaikan sebelum akhir tahun.

Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,

Kisah warga penerima sertifikat

Salah satu penerima, Sanhuri, 54 tahun, warga Dusun Lateng, mengaku lega karena tanah warisan keluarga kini bersertifikat. Proses penerbitan sertifikatnya diselesaikan sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.

Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,
ujar Sanhuri.

Pemerintah daerah menegaskan akan terus mendorong percepatan sertifikasi, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan hutan dan perkebunan, agar semua warga mendapatkan hak kepemilikan yang jelas.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait