Politik

Potongan Tarif Berlapis Tekan Pendapatan Ojol di Malang

Bagikan:
Sri Untari berdialog dengan pengemudi ojol saat reses di Malang

Malang — Keluhan potongan tarif berlapis yang membebani pengemudi ojek online (ojol) menjadi sorotan dalam reses Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, di Kota Malang, Rabu (18/11/2026). Para pengemudi menyatakan potongan dari aplikator membuat pendapatan riil mereka menurun drastis, sementara regulasi dan perlindungan hukum dianggap belum memadai.

Potongan berlapis menekan pendapatan ojol

Seorang pengemudi ojol bernama Eti, saat forum Serap Aspirasi atau reses, menjelaskan praktik pemotongan yang menurutnya terjadi berlapis. Ia menilai kebijakan batas potongan maksimal 8 persen yang pernah diwacanakan pemerintah pusat belum efektif di lapangan.

"Misalnya satu orderan itu dapat Rp20.000, dipotong dulu Rp5.000 oleh aplikator, lalu dari sisa Rp15.000 itu ternyata masih dipotong lagi 20 persen. Jadinya, potongannya berlipat-lipat,"

Keluhan ini memicu perhatian anggota DPRD karena berdampak langsung pada penghasilan pengemudi yang menggantungkan hidup dari layanan transportasi daring.

Raperda sebagai upaya perlindungan hukum

Sri Untari mengatakan DPRD Jawa Timur tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat. Raperda tersebut kini menunggu finalisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sri Untari, regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengemudi.

"Menurut pemerintah pusat itu melindungi, tapi menurut saya pribadi belum pas kalau diterapkan sekarang. Kalau mereka dijadikan UMKM, nanti ujung-ujungnya jadi sasaran pajak."

"Belum lagi mereka harus mengurus izin usaha, bayar pajak, dan biaya lainnya. Kasihan, kendaraan mereka saja belum tentu milik sendiri," tegasnya.

Usulan untuk koperasi dan keterbatasan lahan

Selain isu ojol, reses juga menyerap aspirasi terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan integrasinya dengan Koperasi Wanita (Kopwan) di Kota Malang. Warga menyorot keterbatasan lahan sebagai hambatan utama pembentukan gerai usaha.

Beberapa aset yang diusulkan untuk dimanfaatkan antara lain:

  • Lahan negara seluas 1.200 meter persegi di kawasan Balai Arjosari
  • Lapangan di wilayah Dinoyo
  • Aset bekas pabrik keramik Dinoyo

Sri Untari menegaskan semua aset perlu diinventarisasi dan dipastikan status kepemilikannya, termasuk aset bekas pabrik yang merupakan barang milik daerah dan memerlukan persetujuan pihak terkait.

"Di wilayah perkotaan seperti Kota Malang, tidak perlu memaksakan setiap kelurahan punya gerai sendiri. Cukup satu kecamatan satu koperasi."

Ia mengusulkan pembangunan lima gerai pusat di lima kecamatan, termasuk di Klojen dan Blimbing, agar perputaran ekonomi koperasi terpusat dan efisien.

Perpajakan koperasi dan langkah lanjutan

Aspirasi juga menyinggung beban perpajakan pada koperasi kecil yang hanya memiliki margin sangat terbatas. Sri Untari meminta kebijakan perpajakan mempertimbangkan kapasitas usaha dan kemampuan keuangan koperasi.

"Semua dikejar pajak. Koperasi-koperasi kecil itu dapat Sisa Hasil Usaha (SHU) saja belum tentu, atau kalaupun dapat paling besar hanya Rp2 juta sampai Rp10 juta, tapi sudah ditarik pajak. Kalau koperasi yang sudah besar silakan saja dikenai pajak, memang itu sudah menjadi kewajibannya,"

Sri Untari menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur untuk dicari solusi, termasuk kemungkinan advokasi bagi keberlangsungan koperasi kecil.

Rencana tindak lanjut: DPRD Jawa Timur akan melanjutkan pembahasan Raperda dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat perlindungan pengemudi ojol dan mendukung pengembangan koperasi di Kota Malang.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait