Politik

Tembok Penahan Sungai Retak, DPRD Jatim Minta Pemeriksaan di Mojokerto

Bagikan:
Reses DPRD Jatim di Kota Mojokerto membahas infrastruktur dan layanan publik

Mojokerto — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, meminta pemeriksaan segera terhadap tembok penahan sungai yang retak di Lingkungan Muruan, Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto. Permintaan itu disampaikan saat reses di Aula Kelurahan Gunung Gedangan, Rabu (18/11/2026), karena keretakan dikhawatirkan memburuk saat musim hujan dan mengancam keselamatan warga.

Kerusakan tembok dan kekhawatiran warga

Aspirasi soal kondisi tembok penahan disampaikan warga melalui Arul Nasrullah, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Prajuritkulon. Ia melaporkan banyak retakan pada bangunan penahan sungai di Lingkungan Muruan yang perlu ditangani segera.

Warga meminta DPRD Jawa Timur mendorong koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar infrastruktur tersebut mendapat perhatian dan penanganan sebelum hujan deras datang.

"Kalau sudah menyangkut keselamatan masyarakat, tidak boleh dianggap sepele. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar kondisi tersebut bisa ditinjau dan ditindaklanjuti," tegas Wiwin Sumrambah.

Aspirasi lain yang tercatat saat reses

Selain masalah infrastruktur, reses di dua titik Kota Mojokerto tersebut menyerap berbagai keluhan masyarakat. Kelompok yang menyampaikan aspirasi meliputi:

  • Perwakilan generasi muda
  • Ibu-ibu pengajian
  • Struktur partai
  • Pelaku UMKM
  • Masyarakat umum

Beberapa isu utama yang muncul adalah:

  • Pelayanan kesehatan: prosedur rujukan dan pelayanan rawat inap yang dinilai menyulitkan pasien
  • Pendidikan: pungutan sekolah dan kualitas layanan pendidikan
  • Peluang kerja dan penguatan UMKM bagi generasi muda

Tindak lanjut dan harapan

Wiwin menekankan agar pemeriksaan dilakukan oleh instansi berwenang untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan penanganan sesuai kewenangan. Ia juga menyoroti perlunya layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menghadapi prosedur yang menyulitkan," ujar Wiwin.

Pelaku UMKM bernama Elmi mengharapkan bantuan pemerintah disertai pendampingan agar usaha tidak hanya bertahan tetapi berkembang. Menanggapi itu, Wiwin menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan mulai dari pengelolaan usaha hingga pemasaran.

"Jangan hanya memberikan bantuan, kemudian selesai. Harus ada pendampingan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk hingga pemasaran. Kita ingin bantuan benar-benar tepat sasaran dan mampu membuat pelaku UMKM mandiri," tambah Wiwin.

Wiwin memastikan semua aspirasi yang diterima akan dicatat dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangan DPRD Jawa Timur. Reses ini diharapkan menjadi pemicu tindak lanjut nyata untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan layanan publik di Kota Mojokerto.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait