Politik

PDI Perjuangan Sumenep Soroti Pupuk, BBM, dan Bantuan Sosial

Bagikan:
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep membahas hasil reses Fraksi PDI Perjuangan

SUMENEP — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah masalah yang muncul dari hasil reses, Rabu (18/11/2026). Juru Bicara fraksi, Wahyudi, menyampaikan keluhan masyarakat soal distribusi pupuk bersubsidi, ketersediaan dan harga BBM bersubsidi, serta ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.

Keluhan pupuk dan BBM bersubsidi

Wahyudi mengatakan distribusi pupuk subsidi menjadi masalah utama bagi petani. Kelangkaan dan ketimpangan penyaluran berpotensi mengganggu produksi pertanian di daratan maupun kepulauan.

Fraksi meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem distribusi dan memperbaiki data penerima agar penyaluran sesuai kebutuhan petani. Mereka juga mendorong modernisasi alat dan mesin pertanian serta penguatan riset benih unggul.

“Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyudi.

Persoalan BBM bersubsidi juga menjadi sorotan. Masyarakat di wilayah kepulauan mengeluhkan harga dan ketersediaan BBM yang belum sesuai ketentuan. Wahyudi menegaskan pola distribusi harus mempertimbangkan jarak, akses transportasi, dan kebutuhan setempat.

Data penerima bantuan sosial dinilai tidak akurat

Di bidang perlindungan sosial, fraksi menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Ada warga yang pantas menerima namun belum terakomodasi. Sebaliknya, ada yang dianggap mampu tetapi tercatat sebagai penerima program.

Wahyudi mencontohkan temuan data sosial yang mencurigakan: seorang tukang becak tercatat pada Desil 9, sementara pengangguran berada pada Desil 7, dan masyarakat yang mampu menerima Program Keluarga Harapan.

Fraksi meminta verifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh agar program bantuan tepat sasaran.

Kesehatan desa dan infrastruktur

Dalam sektor kesehatan, fraksi mendorong pemberian insentif dan honorarium yang layak bagi kader kesehatan desa dan kader posyandu. Kader itu dinilai memiliki peran penting dalam pencegahan stunting dan penanganan penyakit seperti leptospirosis.

Soal infrastruktur, fraksi meminta pengalokasian anggaran yang lebih merata antara daratan dan kepulauan. Kebutuhan warga yang disampaikan meliputi:

  • Pembangunan rabat beton dan pengaspalan jalan,
  • Perbaikan drainase,
  • Peningkatan layanan transportasi antar pulau untuk mendukung distribusi barang kebutuhan.

Wahyudi menegaskan bahwa APBD perlu mengalihkan fokus dari kosmetika perkotaan ke penguatan fondasi ekonomi desa.

Tindak lanjut dan rekomendasi

Wahyudi menyatakan hasil reses merupakan bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah. Aspirasi yang dihimpun harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap laporan ini menjadi instrumen politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Fraksi menekankan evaluasi kuota dan distribusi BBM, verifikasi data bantuan sosial, dukungan alsintan, serta alokasi anggaran yang adil sebagai langkah prioritas untuk perbaikan layanan publik di Kabupaten Sumenep.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait