DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun
JAKARTA, 19 November 2026 — DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang selama 18 tahun dinantikan publik. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pengesahan dan alasan mendesak
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan tersebut bukan akibat tekanan publik atau proses terburu-buru. Menurut Puan, regulasi ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan harus segera diselesaikan setelah hampir dua dekade pembahasan.
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,"
Proses pembahasan dan partisipasi
DPR menegaskan proses pembahasan berjalan hati-hati dan terbuka. Berbagai elemen masyarakat dilibatkan untuk memperkaya substansi aturan tersebut.
- Akademisi
- Praktisi hukum
- Aparat penegak hukum
- Mahasiswa
- Kelompok masyarakat lainnya
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melaporkan bahwa komisinya menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bagian dari meaningful participation. Selain itu, delegasi Komisi III melakukan kunjungan kerja pembahasan ke 15 provinsi dan sosialisasi rancangan undang-undang di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.
Sisi teknis dan akses publik
Puan mengatakan seluruh tahapan pembahasan dapat diakses publik sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan penyusunan regulasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan sekaligus menjadi bahan pembelajaran publik.
"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),"
Implikasi dan waktu penyelesaian
Pengesahan berlangsung lebih cepat dari target awal DPR yang dijanjikan kepada publik, yakni 15 Desember 2026. Puan menyatakan penyelesaian ini tercapai sekitar satu bulan lebih awal.
"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insya Allah dengan sebaik-baiknya,"
Puan mengharapkan UU baru itu memberi manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Ia menambahkan kekhawatiran publik yang muncul selama pembahasan telah diantisipasi oleh DPR.
Penutup
Pengesahan UU Perampasan Aset menandai tahap baru dalam upaya pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana. Dengan proses yang terbuka dan keterlibatan banyak pihak, DPR berharap implementasi aturan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh publik dan aparat penegak hukum.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10%, DPR Minta JKN dan Layanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR khawatir penurunan anggaran Kemenkes 2027 berdampak pada kualitas layanan dan keberlanjutan JK...
Nia Kurnia: Lulusan Jangan Jadi Penonton, Ciptakan Peluang
Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia memberi pembekalan calon wisudawan UPG Sumenep agar lulusan berani ciptakan...
PDI Perjuangan Sumenep Soroti Pupuk, BBM, dan Bantuan Sosial
Fraksi PDI Perjuangan Sumenep melaporkan hasil reses: keluhan pupuk bersubsidi, BBM, data bantuan sosial, hi...
Ony Setiawan Serap Keluhan Peternak dan UMKM saat Reses di Tuban
Ony Setiawan menyerap keluhan warga Bangunrejo, Tuban: harga kambing anjlok, masalah pupuk, dan kebutuhan fa...
Potongan Tarif Berlapis Tekan Pendapatan Ojol di Malang
Pengemudi ojol di Malang mengeluh potongan tarif berlapis; DPRD Jatim dorong Raperda dan solusi koperasi unt...
Tembok Penahan Sungai Retak, DPRD Jatim Minta Pemeriksaan di Mojokerto
DPRD Jatim minta pemeriksaan tembok penahan sungai retak di Lingkungan Muruan, Mojokerto, usai reses 18 Nove...