Politik

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun

Bagikan:
Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset

JAKARTA, 19 November 2026 — DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang selama 18 tahun dinantikan publik. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pengesahan dan alasan mendesak

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan tersebut bukan akibat tekanan publik atau proses terburu-buru. Menurut Puan, regulasi ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan harus segera diselesaikan setelah hampir dua dekade pembahasan.

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,"

Proses pembahasan dan partisipasi

DPR menegaskan proses pembahasan berjalan hati-hati dan terbuka. Berbagai elemen masyarakat dilibatkan untuk memperkaya substansi aturan tersebut.

  • Akademisi
  • Praktisi hukum
  • Aparat penegak hukum
  • Mahasiswa
  • Kelompok masyarakat lainnya

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melaporkan bahwa komisinya menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bagian dari meaningful participation. Selain itu, delegasi Komisi III melakukan kunjungan kerja pembahasan ke 15 provinsi dan sosialisasi rancangan undang-undang di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.

Sisi teknis dan akses publik

Puan mengatakan seluruh tahapan pembahasan dapat diakses publik sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan penyusunan regulasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan sekaligus menjadi bahan pembelajaran publik.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),"

Implikasi dan waktu penyelesaian

Pengesahan berlangsung lebih cepat dari target awal DPR yang dijanjikan kepada publik, yakni 15 Desember 2026. Puan menyatakan penyelesaian ini tercapai sekitar satu bulan lebih awal.

"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insya Allah dengan sebaik-baiknya,"

Puan mengharapkan UU baru itu memberi manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Ia menambahkan kekhawatiran publik yang muncul selama pembahasan telah diantisipasi oleh DPR.

Penutup

Pengesahan UU Perampasan Aset menandai tahap baru dalam upaya pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana. Dengan proses yang terbuka dan keterlibatan banyak pihak, DPR berharap implementasi aturan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh publik dan aparat penegak hukum.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait