Natasya Gelar Reses di Ngadiluhur: Bansos, Pendidikan, Kesehatan
Bojonegoro — Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti Anggita, menggelar pertemuan reses III di Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kamis (19/11/2026). Warga menyampaikan keluhan tentang infrastruktur pendidikan, distribusi bantuan sosial, dan layanan kesehatan. Natasya berjanji menampung semua aspirasi meskipun beberapa berada di luar tugas pokok dan fungsi DPRD.
Penampungan Aspirasi dan Pernyataan DPRD
Natasya membuka forum dengan memberi kesempatan warga menyampaikan langsung kebutuhan dan kendala mereka. Ia menegaskan semua usulan akan dikumpulkan dan diteruskan ke instansi terkait.
"Silakan sampaikan semua usulan, meskipun di luar tupoksi saya. Semua akan kami tampung dan teruskan. Yang penting warga Ngadiluhur bisa menyampaikan langsung apa yang dirasakan."
Penyesuaian Skala Prioritas APBD
Natasya menjelaskan realisasi usulan harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah. APBD Bojonegoro 2026 tercatat sebesar Rp 6,4 triliun akibat efisiensi anggaran, dan diproyeksikan turun menjadi Rp 5,2 triliun pada 2027.
Karena itu, ia meminta warga memahami adanya skala prioritas. Usulan yang belum terealisasi bukan berarti diabaikan, melainkan menunggu alokasi yang tersedia.
Sengketa Lahan Sekolah dan Larangan Pungutan
Di sektor pendidikan, Natasya menyoroti kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai aturan pusat. Namun perbaikan gedung sekolah tertunda karena status lahan masih bersengketa atas nama pribadi.
Ia menyatakan perlunya solusi bersama agar anak-anak tidak belajar di bangunan rusak. Selain itu, Natasya melarang pungutan yang memberatkan wali murid dan meminta laporan jika praktik itu masih terjadi.
"Kalau masih ada pungutan yang memberatkan wali murid, silakan laporkan kepada kami."
Pengawasan DPRD kabupaten difokuskan pada jenjang TK, SD, dan SMP. Keluhan pada tingkat SMA akan diteruskan ke pemerintah provinsi.
Pemutakhiran Data Bansos dan Program Beasiswa
Natasya mengingatkan perlunya evaluasi Program Beasiswa 10 Sarjana Per Desa, yang pada 2026 hanya menerima penerima lanjutan dan menutup pendaftaran mahasiswa baru. Evaluasi diperlukan agar program menjangkau keluarga prasejahtera di bawah desil 5, termasuk santri pondok pesantren.
Untuk penyaluran bansos, ia mendesak Dinas Sosial melakukan survei ulang data desil yang dinilai belum akurat. Natasya mengingatkan bahwa bantuan tidak boleh diterima ganda.
"Bantuan dari pusat maupun kabupaten tidak boleh ganda. Jenis bantuan seperti PKH dan BLT tidak bisa diterima lebih dari satu oleh orang yang sama."
Ia meminta perangkat desa bekerja objektif saat mendata dan memprioritaskan kelompok rentan:
- Anak yatim piatu
- Lansia sebatang kara
- Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Pelayanan Kesehatan dan Skema UHC
Natasya mengingatkan warga bahwa Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC). Warga tidak perlu lagi mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk berobat gratis di puskesmas.
Cukup tunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) agar biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah. Warga kurang mampu dan peserta aktif BPJS juga dapat memanfaatkan cek gula darah dan kolesterol gratis.
"Untuk pengajuan bantuan BPJS Kesehatan PBI, warga bisa berkoordinasi dengan perangkat desa atau puskesmas terdekat. Dalam kondisi darurat, tercatat sudah 90 persen masyarakat Bojonegoro ter-cover."
Langkah Selanjutnya
Seluruh catatan reses akan dibawa ke rapat bulanan Fraksi PDI Perjuangan untuk diperjuangkan secara kolektif di DPRD. Natasya meminta partisipasi warga dalam pelaporan bila menemukan pelanggaran atau data yang tidak akurat, agar penanganan bisa lebih tepat sasaran.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PAAREDI Sumenep: Peningkatan Kualitas Keluarga di Era Digital
TP PKK dan Dinsos P3A Sumenep gelar PAAREDI pada 19 Nov 2026 untuk perkuat pola asuh digital, kesetaraan gen...
DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun; Puan: proses hati-hati dan melibatkan publik, diselesai...
DPRD Probolinggo Jawab Catatan Pemkot soal Raperda Kekayaan Intelektual
DPRD Probolinggo menanggapi empat catatan Pemkot terhadap Raperda Pelindungan Kekayaan Intelektual dengan me...
Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag
Bupati Ipuk serahkan 300 sertifikat PTSL di Desa Gladag pada 19 November 2026; Pemkab dan BPN juga teken MoU...
Guntur Wahono Bawa Usulan Perbaikan Jalan dan Jembatan di Blitar
Guntur Wahono akan perjuangkan usulan perbaikan jalan, jembatan, alat pertanian, dan pengembangan wisata dar...
PDI Usul Pembatasan Wewenang Presiden dan Penguatan KPU-Bawaslu
PDI Perjuangan mendorong RUU Pemilu yang perkuat independensi KPU-Bawaslu, batasi kewenangan Presiden saat p...