Politik

PDI Usul Pembatasan Wewenang Presiden dan Penguatan KPU-Bawaslu

Bagikan:

Jakarta — PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk mencegah kecurangan sejak tahap perumusan undang-undang. Gagasan utama yang disiapkan antara lain penguatan independensi penyelenggara (KPU dan Bawaslu), pembatasan kewenangan Presiden pada tahun pemilu, serta antisipasi penyalahgunaan teknologi. Pembahasan digelar dalam Focus Group Discussion di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (18/11).

Tujuan revisi: pencegahan kecurangan sejak awal

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan RUU Pemilu harus lebih dari aturan teknis. Menurutnya, regulasi baru perlu dirancang untuk mengantisipasi potensi kecurangan, bukan sekadar mengatur mekanisme penyelenggaraan.

"Yang kita fokuskan bagaimana pencegahan setidaknya dari regulasi itu. Rancangan Undang-Undang Pemilu membuat suatu materi pokok untuk mencegah berbagai kecurangan Pemilu,"

Penguatan independensi KPU dan Bawaslu

Hasto menekankan pentingnya menjaga kemandirian Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Ia menilai tekanan atau intervensi kekuasaan terhadap kedua lembaga itu menjadi perhatian utama dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

"KPU yang harusnya mandiri, independen, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Jadi kita juga tampilkan suatu langkah terobosan, termasuk dalam konteks kelembagaan KPU dan Bawaslu,"

Pembatasan kewenangan Presiden pada tahun pemilu

Satu gagasan konkret yang diajukan adalah pembatasan penggunaan kewenangan Presiden selama tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu. Tujuannya mencegah pemanfaatan wewenang atau anggaran negara untuk kepentingan elektoral pihak yang sedang berkuasa.

"Ada gagasan membatasi kewenangan dari Presiden pada tahun-tahun Pemilu, mencegah penggunaan anggaran negara di situ untuk kepentingan elektoral,"

Peran akademisi, partai, dan masyarakat sipil

Untuk memperkuat rancangan aturan, PDI Perjuangan mengusulkan keterlibatan lebih luas dari partai politik, perguruan tinggi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan ini diharapkan menghasilkan mekanisme pengawasan yang objektif dan bermuatan kajian akademis.

  • Kolaborasi dengan Megawati Institute untuk kajian pola kecurangan dan pencegahannya.
  • Penyusunan pasal berbasis penelitian akademis dan praktik demokrasi.
  • Peningkatan legitimasi publik melalui partisipasi masyarakat sipil.

"Kita bergerak bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan perguruan tinggi, sehingga menciptakan Pemilu yang benar-benar demokratis,"

Antisipasi teknologi dan langkah selanjutnya

Selain aturan kelembagaan, RUU juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi yang berisiko disalahgunakan, termasuk algoritma yang dapat memengaruhi proses atau hasil pemilu. PDI Perjuangan berharap kajian strategis akan menghasilkan rumusan pasal konkret untuk dimasukkan dalam RUU.

Hasto menegaskan pembenahan regulasi bukan untuk melindungi kepentingan partai tertentu, melainkan untuk memastikan suara rakyat terlindungi dan demokrasi berjalan jujur, adil, serta berintegritas. Fokus saat ini adalah mematangkan pasal-pasal yang mencegah kecurangan massal seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait