Politik

Komisi D Terima Pengaduan Penjualan Barang di Sekolah Surabaya

Bagikan:

SURABAYA — Komisi D DPRD Kota Surabaya membuka jalur pengaduan bagi warga yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang membebani orang tua siswa. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi D, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Kamis (19/11/2026). Ghoni menjanjikan tindak lanjut resmi sesuai kewenangan jika laporan terbukti.

Pengaduan ke Komisi D dan mekanisme tindak lanjut

Ghoni mengimbau masyarakat melapor bila menemukan pungutan atau penjualan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah. Ia menegaskan pengaduan harus disertai administrasi dan bukti pendukung agar dapat diproses oleh Komisi D atau Dinas Pendidikan.

"Kalau memang seperti itu yang terjadi, saya berharap ada tindakan, sanksi ataupun yang lainnya dari dinas terkait. Melalui BOS maupun Bopda itu kan sudah tertata sedemikian rupa," kata Ghoni.

Pendidikan gratis dan larangan orientasi keuntungan

Ghoni menyoroti masih adanya laporan tentang dugaan penjualan barang di sekolah, meski Wali Kota Eri Cahyadi telah mengingatkan agar tidak ada tarikan yang memberatkan orang tua. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan harus mengutamakan kepentingan peserta didik dan bukan profit oriented.

"Kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada seluruh pemangku wilayah yang bergerak di dunia pendidikan. Kami berharap dunia pendidikan tidak berorientasi pada profit oriented, hanya peningkatan keuntungan semata,"

Dukungan pembiayaan: BOS dan Bopda

Ghoni mengingatkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pendidikan. Pendanaan ini seharusnya menutup kebutuhan yang layak tanpa memaksa orang tua melakukan pembelian tambahan.

  • Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  • Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda)

Kebutuhan anggaran dan perbaikan kualitas

Ghoni menyebut kebutuhan anggaran pendidikan naik hingga 22 persen, namun pemenuhannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya. Ia mengakui peningkatan anggaran perlu untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, dan sarana prasarana.

Ia juga mencontohkan kualitas pendidikan di luar negeri sebagai referensi perbaikan. Menurut Ghoni, jika ada ketidaksempurnaan, Surabaya harus belajar dan berbenah agar lahir generasi unggul.

"Tapi semangat dan tekad itu harus dibangun dari semua elemen yang ada di Kota Surabaya,"

Peran masyarakat dan sinergi

Selain menuntut pengawasan ketat dari dinas pendidikan, Ghoni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan terhadap praktik di sekolah diharapkan semakin kuat.

Laporan yang lengkap dan prosedural akan membantu pihak terkait menindaklanjuti temuan demi memastikan kebijakan dan praktik di sekolah tetap berpihak pada kepentingan siswa dan orang tua.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait