Komisi D Terima Pengaduan Penjualan Barang di Sekolah Surabaya
SURABAYA — Komisi D DPRD Kota Surabaya membuka jalur pengaduan bagi warga yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang membebani orang tua siswa. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi D, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Kamis (19/11/2026). Ghoni menjanjikan tindak lanjut resmi sesuai kewenangan jika laporan terbukti.
Pengaduan ke Komisi D dan mekanisme tindak lanjut
Ghoni mengimbau masyarakat melapor bila menemukan pungutan atau penjualan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah. Ia menegaskan pengaduan harus disertai administrasi dan bukti pendukung agar dapat diproses oleh Komisi D atau Dinas Pendidikan.
"Kalau memang seperti itu yang terjadi, saya berharap ada tindakan, sanksi ataupun yang lainnya dari dinas terkait. Melalui BOS maupun Bopda itu kan sudah tertata sedemikian rupa," kata Ghoni.
Pendidikan gratis dan larangan orientasi keuntungan
Ghoni menyoroti masih adanya laporan tentang dugaan penjualan barang di sekolah, meski Wali Kota Eri Cahyadi telah mengingatkan agar tidak ada tarikan yang memberatkan orang tua. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan harus mengutamakan kepentingan peserta didik dan bukan profit oriented.
"Kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada seluruh pemangku wilayah yang bergerak di dunia pendidikan. Kami berharap dunia pendidikan tidak berorientasi pada profit oriented, hanya peningkatan keuntungan semata,"
Dukungan pembiayaan: BOS dan Bopda
Ghoni mengingatkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pendidikan. Pendanaan ini seharusnya menutup kebutuhan yang layak tanpa memaksa orang tua melakukan pembelian tambahan.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda)
Kebutuhan anggaran dan perbaikan kualitas
Ghoni menyebut kebutuhan anggaran pendidikan naik hingga 22 persen, namun pemenuhannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya. Ia mengakui peningkatan anggaran perlu untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, dan sarana prasarana.
Ia juga mencontohkan kualitas pendidikan di luar negeri sebagai referensi perbaikan. Menurut Ghoni, jika ada ketidaksempurnaan, Surabaya harus belajar dan berbenah agar lahir generasi unggul.
"Tapi semangat dan tekad itu harus dibangun dari semua elemen yang ada di Kota Surabaya,"
Peran masyarakat dan sinergi
Selain menuntut pengawasan ketat dari dinas pendidikan, Ghoni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan terhadap praktik di sekolah diharapkan semakin kuat.
Laporan yang lengkap dan prosedural akan membantu pihak terkait menindaklanjuti temuan demi memastikan kebijakan dan praktik di sekolah tetap berpihak pada kepentingan siswa dan orang tua.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Open Mic Surabaya: PDI Perjuangan Buka Ruang Kritik Lewat Stand-up
DPC PDI Perjuangan Surabaya gelar Open Mic Rencang Banteng untuk memberi ruang kritik generasi muda lewat st...
Reses DPRD: Jalan Usaha Tani Bojonegoro Digarap 2027
Warga Kepohbaru mengeluhkan jalan sawah, irigasi, dan meminta kejelasan bantuan bibit; JUT untuk beberapa de...
Warga Pemulung Madiun Protes Perubahan Desil DTSEN
Warga pemulung di TPA Winongo protes kenaikan desil DTSEN pada 19 Nov 2026; mereka minta verifikasi ulang ka...
Drainase Fly Over Banyu Urip Dikebut, Target Selesai 25 November 2026
Pembangunan drainase Fly Over Banyu Urip dikebut untuk mengatasi banjir tahunan. Komisi C DPRD pantau agar p...
AIPA 2026: Nila Yani Tekankan Manfaat Nyata untuk UMKM
Nila Yani minta AIPA 2026 hasilkan manfaat nyata untuk UMKM, termasuk akses pasar, regulasi AI, dan penangan...
PAAREDI Sumenep: Peningkatan Kualitas Keluarga di Era Digital
TP PKK dan Dinsos P3A Sumenep gelar PAAREDI pada 19 Nov 2026 untuk perkuat pola asuh digital, kesetaraan gen...