Warga Pemulung Madiun Protes Perubahan Desil DTSEN
Madiun — Sejumlah warga pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, mengeluhkan perubahan peringkat kesejahteraan dalam DTSEN. Perubahan itu terjadi pada 19 November 2026 dan membuat warga RW 08, Dusun Gembel, Kelurahan Manguharjo, yang sebelumnya tercatat di desil 1–5 kini naik menjadi desil 6–10.
Perubahan data dan kekhawatiran warga
Perubahan peringkat ini memicu kekhawatiran karena desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Warga khawatir kondisi ekonomi yang masih sulit dan pendapatan yang tidak menentu tak lagi terakomodasi dalam pendataan terbaru.
Permintaan verifikasi ulang
Anggota Komisi I DPRD Kota Madiun, Usman Ependi, turun mendampingi warga untuk mendorong verifikasi dan validasi ulang data. Ia menilai kenaikan peringkat tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
"Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi masih mengalami kesulitan, penghasilannya tidak menentu, bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, justru tercatat mengalami peningkatan kesejahteraan hanya berdasarkan perubahan data administrasi,"
Usman meminta pemerintah kota melalui instansi terkait memeriksa kembali data berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Ia juga menuntut penjelasan transparan mengenai mekanisme perubahan desil dan akses pengaduan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai.
Kondisi ekonomi pemulung
Ketua RT 30, Sugianto, mengatakan mayoritas warga di lingkungannya menggantungkan penghasilan dari aktivitas memulung di TPA Winongo. Penghasilan dari pekerjaan ini tidak menentu dan sulit menjadi dasar peningkatan kesejahteraan.
"Di wilayah sini mayoritas penghasilan warga dari memulung sampah di TPA. Kami prihatin kalau dari memulung bisa masuk desil 6 ke atas,"
Riwayat anomali data dan status penanganan
Pemerintah kota sebelumnya mencatat adanya anomali data pada September 2026 yang menyebabkan perubahan peringkat drastis bagi sejumlah warga. Saat itu persoalan dikaitkan dengan kendala integrasi data BKKBN di tingkat kementerian dan dinyatakan telah dimutakhirkan.
Narapihak di RW 08 belum pasti termasuk kelompok terdampak anomali sebelumnya atau apakah keluhan mereka sudah masuk proses verifikasi lanjutan.
Usman menegaskan pentingnya akurasi DTSEN agar kebijakan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pendataan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan penghalang akses bantuan bagi warga miskin.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag
Bupati Ipuk serahkan 300 sertifikat PTSL di Desa Gladag pada 19 November 2026; Pemkab dan BPN juga teken MoU...
Guntur Wahono Bawa Usulan Perbaikan Jalan dan Jembatan di Blitar
Guntur Wahono akan perjuangkan usulan perbaikan jalan, jembatan, alat pertanian, dan pengembangan wisata dar...
PDI Usul Pembatasan Wewenang Presiden dan Penguatan KPU-Bawaslu
PDI Perjuangan mendorong RUU Pemilu yang perkuat independensi KPU-Bawaslu, batasi kewenangan Presiden saat p...
Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Sertakan Drainase dan Trotoar
Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti harus disertai drainase dan trotoar untuk lindungi pejalan kaki, dengan targ...
Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10%, DPR Minta JKN dan Layanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR khawatir penurunan anggaran Kemenkes 2027 berdampak pada kualitas layanan dan keberlanjutan JK...
Nia Kurnia: Lulusan Jangan Jadi Penonton, Ciptakan Peluang
Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia memberi pembekalan calon wisudawan UPG Sumenep agar lulusan berani ciptakan...