Reses DPRD: Jalan Usaha Tani Bojonegoro Digarap 2027
Bojonegoro — Warga Kecamatan Kepohbaru memanfaatkan Reses III DPRD untuk menyampaikan keluhan dan harapan terkait pertanian, Kamis (19/11/2026) di Desa Turigede. Aspirasi utama meliputi perbaikan jalan sawah, pengairan, dan kejelasan bantuan bibit padi dari pemerintah kabupaten.
Aspirasi warga dan mekanisme bantuan bibit
Pada sesi dialog, sejumlah petani menyoroti kondisi infrastruktur yang menghambat produksi dan distribusi hasil pertanian. Mereka meminta prioritas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan perbaikan irigasi agar mobilitas serta pengairan sawah membaik.
"Hasilnya bagus dan kami berharap pembangunan JUT serta pengairan juga bisa dilaksanakan di Desa Pejok,"
Ada pula pertanyaan tentang mekanisme penyaluran bantuan bibit padi. Warga mengeluhkan informasi yang belum jelas sehingga banyak petani bingung bagaimana memperoleh bantuan tersebut.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Sutriyono, menegaskan bahwa bantuan bibit tersedia, namun disalurkan bukan secara individu. Penyaluran wajib melalui kelompok tani (poktan) yang terdaftar.
"Bantuan bibit padi itu untuk kelompok tani, bukan untuk masyarakat umum secara individu. Jadi harus melalui kelompok tani yang terdaftar. Ini yang perlu dipahami warga agar tidak salah persepsi,"
Bambang mendorong petani untuk aktif bergabung ke poktan agar akses terhadap bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya lebih mudah.
JUT yang lolos verifikasi
Menurut Bambang, beberapa usulan pembangunan JUT sudah lolos verifikasi dan siap dibangun pada tahun anggaran 2027. Desa yang disebutkan antara lain Desa Cengkir, Kedunganti, Woro, Banjaranyar, Kadungrejo, dan Karangdayu.
"Pembangunan JUT di desa-desa tersebut dikerjakan tahun 2027. Ini akan sangat membantu mobilitas petani sekaligus mendukung pengairan sawah," ujar Bambang.
Target produksi dan dukungan anggaran
Pembangunan infrastruktur digadang untuk mendukung target produksi gabah Bojonegoro sebesar 1 juta ton per tahun, naik dari capaian sebelumnya sekitar 800.000 ton. Saat ini, Bojonegoro menjadi salah satu penyuplai gabah terbesar di Jawa Timur.
Untuk mendukung target itu, eksekutif dan legislatif telah menyepakati Rancangan APBD (RAPBD) 2027 senilai Rp 5,2 triliun dengan porsi besar diarahkan pada belanja pembangunan.
Langkah selanjutnya
Bambang menyatakan semua aspirasi yang disampaikan saat reses akan dicatat dan diperjuangkan di tingkat DPRD. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan legislatif untuk memastikan ketersediaan pupuk, air, dan bibit.
"Petani tidak boleh kesulitan pupuk, air, maupun bibit. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan karena reses adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah,"
Warga di Kepohbaru diharapkan mengikuti arahan untuk membentuk atau mengaktifkan kelompok tani terdaftar agar dapat mengakses berbagai program pemerintah secara lebih efektif.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun; Puan: proses hati-hati dan melibatkan publik, diselesai...
DPRD Probolinggo Jawab Catatan Pemkot soal Raperda Kekayaan Intelektual
DPRD Probolinggo menanggapi empat catatan Pemkot terhadap Raperda Pelindungan Kekayaan Intelektual dengan me...
Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL di Gladag
Bupati Ipuk serahkan 300 sertifikat PTSL di Desa Gladag pada 19 November 2026; Pemkab dan BPN juga teken MoU...
Guntur Wahono Bawa Usulan Perbaikan Jalan dan Jembatan di Blitar
Guntur Wahono akan perjuangkan usulan perbaikan jalan, jembatan, alat pertanian, dan pengembangan wisata dar...
PDI Usul Pembatasan Wewenang Presiden dan Penguatan KPU-Bawaslu
PDI Perjuangan mendorong RUU Pemilu yang perkuat independensi KPU-Bawaslu, batasi kewenangan Presiden saat p...
Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Sertakan Drainase dan Trotoar
Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti harus disertai drainase dan trotoar untuk lindungi pejalan kaki, dengan targ...