Politik

Desil Kesejahteraan Tak Akurat, Warga Surabaya Bisa Kehilangan Bantuan

Bagikan:

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur Fuad Benardi mengingatkan bahwa penentuan desil kesejahteraan yang tidak mencerminkan kondisi riil warga berisiko memutus akses bantuan sosial dan layanan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan saat reses di RW 3 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Rabu (18/11/2026).

Keluhan pendataan dan kendala mekanisme sanggahan

Fuad menerima keluhan warga yang menyatakan perubahan klasifikasi desil terjadi secara mendadak. Warga yang sebelumnya masuk kategori kurang mampu kini tercatat pada desil 6 sampai 10, sehingga dianggap lebih mampu.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengurusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi mudah seperti dulu karena sistem pendataan dipusatkan. Akses sanggahan tersedia lewat aplikasi digital, tetapi tidak semua warga mampu menggunakannya.

"Dulu masyarakat bisa mengurus SKTM lewat kelurahan secara manual. Tapi sekarang sistemnya tidak sama seperti dulu, tidak bisa lewat per kecamatan atau kelurahan lagi, semua sudah ditentukan pusat," kata Fuad.

Proses sanggahan juga menuntut pengisian sekitar 30 pertanyaan secara mandiri. Data yang berbeda sedikit saja berpotensi menolak pengajuan, termasuk catatan pinjaman yang otomatis menaikkan desil keluarga.

"Supaya nanti sistemnya bisa diterima, kalau ada yang berbeda ya otomatis ditolak. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat bahwa ternyata kalau punya pinjaman, otomatis desilnya juga naik jadi keluarga mampu," tambahnya.

Dampak pada akses bantuan sosial dan BPJS

Ketidaktepatan klasifikasi berimplikasi pada hak warga atas bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Mereka yang berada di atas desil 5 berisiko tidak lagi memenuhi syarat penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik yang dibiayai APBN maupun APBD.

Fuad menilai kebijakan yang mengaitkan kelayakan penerima bantuan kesehatan pada batas desil perlu dievaluasi. Banyak keluarga berpenghasilan rendah yang terlihat sejahtera dari aset, tetapi sebenarnya mengalami penurunan ekonomi akibat PHK atau hilangnya sumber penghasilan.

  • PHK dan kehilangan penghasilan
  • Aset warisan yang menutupi kondisi ekonomi nyata
  • Ketergantungan pada pinjaman yang menaikkan indikator desil

Menurut Fuad, kondisi-kondisi tersebut sering mengecoh sistem otomatis sehingga warga yang layak justru kehilangan akses bantuan sosial.

Saran perbaikan kebijakan

Fuad mendorong adanya ruang diskresi dari pemerintah pusat dan daerah agar penentuan penerima bantuan tidak semata bergantung pada klasifikasi desil yang kaku. Ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan lebih luas untuk menyelenggarakan PBI mandiri yang dibiayai APBD.

"Harapannya agar persoalan BPJS ini tidak masuk dalam kriteria desil yang kaku, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan," ujarnya.

Dengan kewenangan lokal, pemerintah daerah dapat menyesuaikan verifikasi kondisi keluarga secara lebih menyeluruh dan responsif terhadap perubahan ekonomi mendadak.

Perbaikan mekanisme pendataan dan peningkatan akses sanggahan secara offline menjadi kunci agar warga rentan tidak kehilangan hak atas bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait