Politik

Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan

Bagikan:

Probolinggo — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mendukung rencana kenaikan insentif guru ngaji dalam pembahasan RAPBD 2027, Kamis (19/11/2026). Rencana itu menaikkan besaran insentif dari Rp400 ribu menjadi Rp1 juta per orang per tahun dengan alokasi anggaran Rp4,85 miliar untuk 4.850 penerima. Anggota Komisi IV, Arief Hidayat (Cak Dayat), mengapresiasi namun menekankan pentingnya penetapan penerima yang tepat sasaran dan tata kelola penyaluran yang transparan.

Rencana kenaikan insentif

Pemkab Probolinggo menyiapkan kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta per orang per tahun. Target penerima direncanakan 4.850 orang dengan total anggaran Rp4,85 miliar. Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas peran pengajar keagamaan dalam pembentukan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

Periode Jumlah Penerima Besaran Insentif Alokasi Anggaran
2026 (realisasi) 4.950 Rp400.000 per orang Rp1,98 miliar
2027 (rencana) 4.850 Rp1.000.000 per orang Rp4,85 miliar

Kriteria penerima dan penentuan kuota

Cak Dayat meminta agar OPD terkait meninggalkan pendekatan kuota desa semata. Menurutnya, pendekatan itu rawan mengabaikan kondisi riil jumlah pengajar yang aktif di setiap wilayah. Ia menekankan perlunya standar objektif dan terukur.

Ia mengusulkan beberapa kriteria penentuan penerima sebagai berikut:

  • Jumlah santri atau peserta didik
  • Lama pengabdian
  • Keaktifan mengajar
  • Metode pembelajaran
  • Kualifikasi atau bukti kompetensi seperti syahadah atau ijazah

Ini langkah yang patut kita apresiasi. Semangatnya harus kita dukung. Tetapi bagi kami, yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggarannya meningkat, tetapi persoalan pendataan dan penyalurannya masih seperti sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan 2026 dan mekanisme penyaluran

Pada 2026, penyaluran insentif dilakukan kolektif melalui mekanisme di tingkat wilayah. Pelaksanaan tersebut menimbulkan polemik karena keterbatasan kuota dan praktik pemerataan yang menyebabkan perbedaan nominal penerimaan. Bahkan ada penerima yang tidak memperoleh insentif utuh karena dana dibagikan ke pihak lain.

Cak Dayat menilai pengalaman itu harus jadi pelajaran. Ia mendorong pencairan dilakukan langsung ke rekening penerima untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pemotongan.

Jangan sampai persoalan administrasi dan pendataan membuat pencairan kembali terlambat. Tahun 2026 pemerintah sudah mengupayakan pencairan sebelum Lebaran. Maka tahun 2027 harus dipersiapkan lebih baik, bahkan kalau bisa lebih awal. Hak para pengajar ini harus sampai tepat waktu dan diterima secara utuh.

Dorong kebijakan inklusif lintas agama

Tidak hanya guru ngaji, Cak Dayat juga mengingatkan agar guru Pasraman (Hindu) dan pengajar Sekolah Minggu (Kristen) mendapat perhatian serupa. Ia menekankan bahwa kebijakan insentif harus mencerminkan prinsip keberagaman dan keadilan sosial.

Jangan sampai perhatian pemerintah hanya diberikan kepada satu kelompok. Mereka semua memiliki kontribusi dalam pendidikan dan pembinaan moral masyarakat. Semangat toleransi dan keberagaman harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran.

Ia berharap rencana kenaikan insentif 2027 menjadi momentum pembenahan menyeluruh: mulai pendataan, standardisasi penerima, mekanisme pencairan hingga perluasan cakupan lintas agama agar penghargaan diterima adil dan tepat sasaran.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait