Politik

Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai

Bagikan:

TUBAN — Petani di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat aturan administrasi dan alokasi kuota yang tidak sesuai luas lahan. Keluhan disampaikan saat reses Anggota DPRD Jawa Timur Ony Setiawan di Desa Binangun, Kamis, 19 November 2026.

Aspirasi utama berkisar pada proses pendataan elektronik dan jumlah pupuk yang diterima. Petani meminta mekanisme yang lebih sederhana agar hak mendapatkan pupuk tidak hilang karena masalah administrasi.

eRDKK dan administrasi yang menyulitkan

Petani setempat menjelaskan, pola pendataan dan persyaratan administratif kini menggunakan sistem elektronik yang ketat. Aturan itu dikenal dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau eRDKK, serta mekanisme input data terpadu.

"Saat ini sistem pendataan serta ketentuan administratif yang harus dipenuhi petani cukup banyak. Ada aturan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan sistem input data. Jika data petani, termasuk NIK, tidak tercatat atau terhambat di sistem, maka hak mendapatkan pupuk bisa gugur,"

Seorang petani, M. Saifudin, menuturkan petani yang sudah puluhan tahun menggarap sawah bisa tiba-tiba kehilangan akses pupuk karena data tidak sinkron. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.

Kuota pupuk jauh dari kebutuhan

Keluhan lain berasal dari besaran kuota pupuk yang diterima. Petani menyatakan alokasi sering jauh di bawah kebutuhan riil lahan garapan.

Sebagai perbandingan, petani menyebut lahan dua hektar idealnya butuh sekitar delapan kuintal hingga satu ton pupuk, sementara satu hektar membutuhkan sekitar lima kuintal. Namun realisasi di lapangan kerap hanya puluhan kilogram per hektare.

"Kita berharap Mas Ony bisa menyampaikan ke pihak terkait agar mekanisme administrasi dibuat lebih sederhana dan adaptif terhadap kondisi riil penggarap lahan,"

Tindak lanjut dari DPRD Jatim

Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan mengakui temuan tersebut muncul berulang selama reses di beberapa titik. Ia juga menerima laporan adanya pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga non-subsidi.

Ony menyatakan aspirasi dan fakta lapangan akan dikumpulkan untuk evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Ia membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pusat bila perlu.

"Ini menjadi catatan penting hasil reses untuk ditindaklanjuti di DPRD Jatim. Kalau perlu nanti, kita melalui Komisi B bisa mendatangi instansi terkait untuk bisa dicarikan solusi terbaik bagi petani,"

Langkah berikutnya adalah menginventarisasi data pemilik lahan dan menyusun rekomendasi perubahan prosedur pendataan agar alokasi pupuk sesuai kebutuhan riil petani.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait