Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
TUBAN — Petani di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat aturan administrasi dan alokasi kuota yang tidak sesuai luas lahan. Keluhan disampaikan saat reses Anggota DPRD Jawa Timur Ony Setiawan di Desa Binangun, Kamis, 19 November 2026.
Aspirasi utama berkisar pada proses pendataan elektronik dan jumlah pupuk yang diterima. Petani meminta mekanisme yang lebih sederhana agar hak mendapatkan pupuk tidak hilang karena masalah administrasi.
eRDKK dan administrasi yang menyulitkan
Petani setempat menjelaskan, pola pendataan dan persyaratan administratif kini menggunakan sistem elektronik yang ketat. Aturan itu dikenal dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau eRDKK, serta mekanisme input data terpadu.
"Saat ini sistem pendataan serta ketentuan administratif yang harus dipenuhi petani cukup banyak. Ada aturan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan sistem input data. Jika data petani, termasuk NIK, tidak tercatat atau terhambat di sistem, maka hak mendapatkan pupuk bisa gugur,"
Seorang petani, M. Saifudin, menuturkan petani yang sudah puluhan tahun menggarap sawah bisa tiba-tiba kehilangan akses pupuk karena data tidak sinkron. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.
Kuota pupuk jauh dari kebutuhan
Keluhan lain berasal dari besaran kuota pupuk yang diterima. Petani menyatakan alokasi sering jauh di bawah kebutuhan riil lahan garapan.
Sebagai perbandingan, petani menyebut lahan dua hektar idealnya butuh sekitar delapan kuintal hingga satu ton pupuk, sementara satu hektar membutuhkan sekitar lima kuintal. Namun realisasi di lapangan kerap hanya puluhan kilogram per hektare.
"Kita berharap Mas Ony bisa menyampaikan ke pihak terkait agar mekanisme administrasi dibuat lebih sederhana dan adaptif terhadap kondisi riil penggarap lahan,"
Tindak lanjut dari DPRD Jatim
Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan mengakui temuan tersebut muncul berulang selama reses di beberapa titik. Ia juga menerima laporan adanya pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga non-subsidi.
Ony menyatakan aspirasi dan fakta lapangan akan dikumpulkan untuk evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Ia membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pusat bila perlu.
"Ini menjadi catatan penting hasil reses untuk ditindaklanjuti di DPRD Jatim. Kalau perlu nanti, kita melalui Komisi B bisa mendatangi instansi terkait untuk bisa dicarikan solusi terbaik bagi petani,"
Langkah berikutnya adalah menginventarisasi data pemilik lahan dan menyusun rekomendasi perubahan prosedur pendataan agar alokasi pupuk sesuai kebutuhan riil petani.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Reses Bojonegoro: Donny Bayu Bahas Krisis Air Bersih dan Pupuk
Donny Bayu tampung aspirasi warga Bojonegoro (19/11/2026) soal krisis air bersih dan akses pupuk subsidi; ak...
Hari Yulianto Dorong Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Tanggulangin
Hari Yulianto reses di Tanggulangin fokus pada penanganan banjir Kedungbanteng serta perbaikan jalan, draina...
Hasto: Mubaligh Muda Harus Kuasai Islam Bung Karno dan Isu Sosial
Hasto menekankan mubaligh muda harus memahami Islam Bung Karno, menguasai komunikasi, dan berani bersuara un...
DPRD Jatim Mendesak Kajian Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
DPRD Jatim minta kajian ulang relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo menyusul penetapan WUP di sekitar Ujung Kulo...
Guntur Wahono Serap Aspirasi 100 Perempuan Kepala Keluarga Blitar
Guntur Wahono menyerap aspirasi hampir 100 perempuan kepala keluarga di Blitar; usulan meliputi ternak ayam,...
Komisi D Terima Pengaduan Penjualan Barang di Sekolah Surabaya
Komisi D DPRD Surabaya menerima pengaduan soal penjualan barang di sekolah dan minta tindak lanjut, dukungan...