Bawaslu Verifikasi Data SIPOL di Kantor DPC PDI Perjuangan Tuban
Tuban — Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan Tuban pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Kunjungan bertujuan memastikan keakuratan dan keabsahan data partai politik yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Kunjungan dan tujuannya
Tim Bawaslu melakukan verifikasi langsung terhadap data kepengurusan, keanggotaan, alamat sekretariat, dan persentase keterwakilan perempuan yang masuk di SIPOL. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin pengawasan Bawaslu ke sekretariat partai politik di daerah.
Kesiapan DPC PDI Perjuangan
Sekretaris DPC, Kusmen, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen partainya menjaga ketertiban administrasi. Ia mengatakan jajaran partai siap menghadapi berbagai dinamika penataan politik, termasuk pembahasan daerah pemilihan.
"PDI Perjuangan siap tertib administrasi di SIPOL. Dan kami juga siap jika waktunya ada pembahasan Dapil (Daerah Pemilihan), kami sudah mempersiapkan strukturnya sampai tingkat bawah,"
Fokus pengawasan dan dasar hukum
Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, M. Arifin, menegaskan verifikasi tidak hanya dilakukan menjelang pemilu. Tujuan utama adalah menjaga agar pemutakhiran data berjalan konsisten sepanjang tahun.
"Tujuannya agar data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, hingga keterwakilan perempuan 30 persen di SIPOL itu valid dan sesuai fakta di lapangan. Ini sesuai amanat PKPU Nomor 4 Tahun 2022,"
Menurut Arifin, keterbukaan dan akurasi data parpol menjadi fondasi agar tahapan pemilu berjalan transparan dan berkualitas.
Rincian pengecekan
Tim Bawaslu memfokuskan pemeriksaan pada beberapa aspek berikut:
- Keakuratan susunan kepengurusan partai;
- Validitas data keanggotaan;
- Domisili dan keberadaan sekretariat;
- Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Pengawasan ini berlandaskan pada Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Verifikasi lapangan semacam ini diharapkan mencegah sengketa administratif menjelang pendaftaran peserta pemilu. Bila ditemukan ketidaksesuaian, Bawaslu berwenang mendorong partai melakukan pembaruan data agar sesuai fakta di lapangan dan ketentuan PKPU.
Dengan pemeriksaan yang rutin, Bawaslu berupaya memastikan proses pendaftaran dan tahapan pemilu berikutnya berlangsung lebih tertib dan kredibel.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...