HMI Desak BPKP Audit Menyeluruh Keuangan Pemkab Deliserdang

Deliserdang — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deliserdang, Fredy Dermawan, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Dorongan itu muncul menyusul laporan dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan anggaran APBD dalam beberapa proyek pembangunan gedung kepolisian.

Desakan audit dan ruang lingkup pemeriksaan

Fredy meminta audit tidak hanya menyasar proyek tertentu, tetapi mencakup seluruh pos anggaran Pemkab Deliserdang. Ia menyoroti dana hibah serta anggaran kegiatan yang menurutnya perlu diaudit agar penggunaan APBD lebih akuntabel dan transparan.

"Kami minta BPKP turun untuk audit secara keseluruhan. Bukan hanya proyek tertentu, tapi semua pos anggaran Pemkab Deliserdang termasuk dana hibah dan anggaran kegiatan seperti HUT APKASI,"

Fokus temuan dan dugaan konflik kepentingan

Desakan ini dipicu laporan Lembaga Bantuan Hukum Medan terkait dugaan maladministrasi pada rehabilitasi gedung Satreskrim Polrestabes Medan dan pembangunan Kantor Polsubsektor Sunggal. Fredy juga menyoroti pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Hotel Brastagi Cottage, yang diduga merupakan milik keluarga Bupati Asri Ludin.

"Prinsipnya tidak boleh ada konflik kepentingan. Semua penggunaan uang rakyat harus sesuai aturan pengadaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Biar tidak ada lagi spekulasi di tengah masyarakat,"

Permintaan penelusuran terhadap HUT APKASI

Fredy menekankan pentingnya keterbukaan soal kegiatan berskala besar. Ia meminta BPKP menelusuri sumber pendanaan, mekanisme penggunaan anggaran, serta output dari kegiatan HUT APKASI yang menurutnya "pasti menggunakan anggaran besar."

"Acara sebesar HUT APKASI pasti menggunakan anggaran besar. Masyarakat berhak tahu dari mana sumbernya, berapa, dan untuk apa saja. Semua harus clear,"

Kasus gaji guru PPPK yang tertunda

Selain anggaran pembangunan, Fredy juga menyoroti belum dibayarnya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu selama enam bulan dari APBD Deliserdang. Ia meminta agar keterlambatan pembayaran ini ikut menjadi bagian pemeriksaan BPKP untuk memastikan tidak ada masalah administrasi keuangan yang menyebabkan keterlambatan.

"Hak guru ini prioritas. Jangan sampai ada anggaran tapi tidak tersalurkan. Ini juga harus jadi bagian yang diaudit,"

Dampak dan langkah yang diharapkan

Fredy berharap audit menyeluruh dapat menghentikan spekulasi publik dan memastikan dana publik dikelola sesuai aturan. Ia menegaskan transparansi anggaran penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Permintaan audit ini menempatkan tekanan pada pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi dan membuka data penggunaan anggaran kepada publik.