DPRD Magetan Desak Pemkab Serap Telur Lokal Lewat MBG

MAGETAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan meminta Pemerintah Kabupaten segera mengambil langkah konkret mengatasi anjloknya harga telur di tingkat peternak. Desakan itu disampaikan sebagai respons terhadap penurunan harga jual telur yang membuat peternak kesulitan, sementara biaya produksi, khususnya pakan, tetap tinggi. Solusi yang diusulkan adalah mewajibkan seluruh pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) membeli telur langsung dari peternak lokal.

DPRD Desak Intervensi Harga

Plt. Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menyerahkan nasib peternak sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Menurutnya, perlu ada kebijakan yang meningkatkan permintaan terhadap telur lokal untuk menstabilkan harga di tingkat peternak. Hingga kini, katanya, belum terlihat langkah serius dari Pemkab dalam merancang regulasi penyerapan komoditas lokal.

"Pemerintah daerah harus melakukan intervensi nyata untuk mengangkat harga telur. Caranya adalah dengan meningkatkan permintaan dari peternak lokal. Program MBG yang ada saat ini seharusnya bisa menjadi instrumen intervensi tersebut,"

— Suyatno, Plt. Ketua DPRD Magetan

Aksi Borong Telur lewat Dapur MBG

DPRD menyarankan agar setiap dapur penyedia MBG diwajibkan untuk memborong telur dari peternak lokal. Langkah ini dinilai sebagai intervensi langsung yang dapat menyerap produksi peternak secara cepat. Jika kebijakan itu diberlakukan, permintaan dari dapur-dapur MBG akan menjadi penyangga bagi harga telur di tingkat produsen.

Dampak pada Peternak dan Masyarakat

Menurut DPRD, kebijakan pembelian telur lokal oleh MBG memberi dua manfaat sekaligus. Pertama, peternak memperoleh kepastian pasar sehingga tekanan harga berkurang. Kedua, gizi penerima manfaat program, seperti anak yatim dan keluarga tidak mampu, bisa meningkat karena tersedianya sumber protein murah.

Permintaan Pengaturan dan Penyerapan Komoditas Lokal

Suyatno menilai intervensi melalui program pemerintah daerah lebih efektif ketimbang membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri. Ia menekankan perlunya regulasi yang mengatur penyerapan komoditas lokal agar bantuan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan peternak. DPRD meminta Pemkab merancang aturan yang jelas dan segera melakukan koordinasi dengan pelaksana MBG.

Langkah berikut yang diharapkan adalah perumusan kebijakan teknis tentang mekanisme pembelian, harga acuan, dan alur distribusi telur dari peternak ke dapur MBG. Dengan begitu, dukungan terhadap peternak lokal dapat berlangsung berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga Magetan.