Petani Bondowoso Tertekan Biaya Produksi, DPR Minta Pemerintah Bertindak

BONDOWOSO — Anggota Komisi IV DPR RI, Sony T. Danaparamita, menyoroti kenaikan biaya produksi yang membebani petani Bondowoso pada Selasa (19/5/2026). Sony mengingatkan pemerintah pusat menjaga kesejahteraan petani di tengah upaya swasembada pangan nasional.

Kenaikan biaya produksi dan dampak

Sony menyebut kenaikan harga pupuk dan pestisida menjadi masalah utama. Ia mengatakan sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian Bondowoso karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Namun, menurutnya, produktivitas yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan petani. Banyak keluarga petani masih kesulitan menutup kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial akibat biaya produksi yang melonjak.

Pupuk subsidi dan harga gabah

Sony menyatakan Komisi IV telah mengingatkan Kementerian Pertanian soal kebutuhan pupuk. Ia menyambut peningkatan kuota pupuk subsidi yang kini lebih tersedia bagi petani.

"Kami di Komisi IV sudah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk petani. Sekarang sudah ada peningkatan kuota pupuk subsidi untuk petani,"

Sony juga menilai kebijakan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram membantu menjaga nilai jual hasil panen. Ia meminta masyarakat melaporkan jika ada harga di bawah ambang tersebut.

"Kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500, silakan laporkan ke saya, ke rumah aspirasi, atau ke Bulog. Itu tidak boleh terjadi,"

Dorongan modernisasi: alsintan dan pengelolaan

Sony mendorong modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia berjanji memperjuangkan bantuan sesuai kebutuhan kelompok tani, termasuk bibit dan alsintan.

"Bibit jagung misalnya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,"

Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan harus dikelola profesional. Banyak alsintan cepat rusak karena perawatan dan manajemen yang lemah. Sony menyarankan pembentukan unit jasa alsintan di tingkat kelompok tani atau gapoktan agar penggunaan alat lebih tertata dan adil.

Kekurangan penyuluh dan langkah Komisi IV

Sony juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL). Ia menegaskan belum semua desa memiliki penyuluh sesuai amanat undang-undang.

"Kalau penyuluh pertanian kurang, ini akan menjadi kendala besar. Padahal undang-undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh,"

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV telah memanggil Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi kekurangan tenaga penyuluh, termasuk persoalan tenaga SPPL yang belum lolos seleksi.

Implikasi: Tekanan biaya produksi, jika tidak ditangani, berisiko menurunkan kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan lokal. Sony menekankan pemerintah harus menanggung dampak gejolak harga global agar beban tidak jatuh pada petani.