Eri Cahyadi: Pelayanan Publik Surabaya Tetap Maksimal Saat Haji
SURABAYA — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal meski ia akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pernyataan itu disampaikan menjelang keberangkatannya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Instruksi prioritas saat Wali Kota berangkat
Menjelang keberangkatan, Eri memberi arahan tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah. Ia meminta percepatan penanganan aduan warga dan keberlanjutan layanan berbasis lingkungan agar tetap optimal selama ia berada di Arab Saudi.
Instruksi utama menyasar kecepatan respon aduan dan implementasi program kesehatan di tingkat RW.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,”
Program satu RW satu nakes dipercepat
Salah satu perhatian utama adalah program satu RW satu nakes. Eri menilai keberadaan tenaga kesehatan di tingkat lingkungan memperkuat pelayanan dasar.
Penempatan nakes di setiap RW diharapkan mempercepat deteksi dan penanganan masalah kesehatan. Ketika masalah ditangani di tingkat lingkungan, beban layanan di tingkat kota dapat berkurang.
Peran program satu ASN satu RW
Eri juga menyoroti efektivitas program satu ASN satu RW. Menurutnya, program ini mulai menunjukkan hasil positif karena mampu mendekatkan penyelesaian persoalan langsung ke warga.
Melalui program tersebut, persoalan seperti pemilahan sampah, administrasi, dan masalah sosial diharapkan terselesaikan tanpa harus masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,”
Hotline sebagai alat ukur kinerja
Eri menegaskan jumlah laporan di hotline wali kota menjadi indikator kinerja perangkat daerah. Semakin sedikit pengaduan yang masuk, menurutnya, menandakan sistem pelayanan berjalan baik.
Ia menekankan, jika hotline masih banyak, berarti ada persoalan yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh dinas terkait.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,”
Selain itu, ia mengingatkan bahwa banyaknya laporan akan berpengaruh pada penilaian capaian output dan outcome kinerja kepala dinas.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,”
Langkah konkret yang diharapkan
Untuk mewujudkan target itu, Eri meminta agar perangkat daerah fokus pada beberapa langkah operasional:
- Menangani aduan masyarakat dalam 1×24 jam.
- Mengimplementasikan program satu RW satu nakes secara menyeluruh.
- Menguatkan peran ASN di tingkat RW untuk menyelesaikan masalah administratif dan sosial.
Dengan langkah tersebut, Pemkot berharap pelayanan publik tetap responsif dan transparan selama Wali Kota menunaikan ibadah haji.
Informasi lebih lanjut: Baca selengkapnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...
PDI Perjuangan Salurkan Bantuan Sosial ke 2.000 Pekerja dan UMKM
PDI Perjuangan menyalurkan ribuan paket kepada 2.000 pekerja informal dan pelaku UMKM di Banyuwangi pada 19-...
Prabowo–Megawati Dijadwalkan Bertemu Lagi pada 17 Oktober 2026
Pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati direncanakan 17 Oktober 2026 setelah pertemuan singkat di kediaman M...
DPRD Minta Timsel Independen dalam Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya
DPRD Surabaya minta Timsel independen agar seleksi direksi lima BUMD bebas tekanan politik; pendaftaran dipe...
Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penjelasan rencana utang Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027, termasuk tuju...
PDI-P Minta Penjelasan Urgensi Audit Forensik BPKH
Wakil Ketua Komisi VIII minta Kemenag jelaskan dasar urgensi audit forensik BPKH agar pengawasan berbasis fa...