Subsidi EV Berbasis Nikel Kunci Kurangi Impor BBM

Pengamat UGM Fahmi Radhi menyambut rencana pemerintah memberi subsidi untuk kendaraan listrik (EV) berbasis nikel mulai Juni 2026. Program ini menargetkan 200.000 unit motor dan mobil listrik untuk menekan impor bahan bakar minyak dan memperkuat ekosistem baterai nasional.

Rencana subsidi dan insentif

Pemerintah menyiapkan beberapa insentif fiskal. Skema yang disiapkan antara lain PPN DTP 100 persen untuk mobil listrik dengan baterai nickel manganese cobalt (NMC), PPN DTP 40 persen untuk mobil dengan baterai selain nikel, serta subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit.

Tujuannya: mengurangi konsumsi BBM jangka panjang dan mendorong produksi komponen baterai di dalam negeri.

Mengapa NMC dinilai strategis

Fahmi menilai fokus pada baterai NMC relevan karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Bahan baku ini bisa diintegrasikan ke rantai nilai industri baterai domestik.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif, untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus. Karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi.

Berbeda dengan teknologi lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya belum diproduksi luas di dalam negeri, NMC memberi peluang nilai tambah lebih besar bagi industri lokal.

Perkembangan pasar EV Indonesia

Pasar EV domestik tumbuh pesat. Total penjualan battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit pada 2025.

Data menunjukkan pertumbuhan NMC lebih cepat: penjualan NMC meningkat 177,6 persen sepanjang 2025, sedangkan LFP tumbuh 88,7 persen. Namun secara global LFP mendominasi karena biaya produksi yang lebih rendah. Laporan International Energy Agency menyebut LFP menguasai hampir separuh pasar baterai dunia pada 2024.

Tantangan dan rekomendasi kebijakan

Fahmi mengingatkan bahwa subsidi saja tidak cukup. Perlu juga pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan transfer teknologi dari investor asing.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan. Bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Ia juga menyebut peran BUMN pertambangan seperti MIND ID sebagai kunci memperkuat hilirisasi nikel dan menarik investasi industri baterai. Konsistensi kebijakan menjadi penentu agar pertumbuhan pasar EV memberi manfaat ekonomi bagi domestik, bukan semata menguntungkan produsen asing.

Dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya mineral strategis, konsistensi roadmap hilirisasi akan menentukan apakah subsidi berbasis nikel benar-benar memperkuat kedaulatan energi dan industri baterai nasional.