Marhaenisme: Relevansi Pemikiran Bung Karno di Era Digital

Presiden Prabowo Subianto menyebut Marhaenisme sebagai acuan arah ekonomi dalam pidato di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Penyebutan itu membuka kembali perdebatan tentang relevansi gagasan Bung Karno untuk menilai posisi rakyat kecil di tengah perubahan teknologi, struktur produksi, dan globalisasi.

Asal-usul Marhaen dan intinya

Istilah Marhaen lahir dari perjumpaan Bung Karno dengan seorang petani di Bandung yang memiliki alat produksi sederhana tetapi tetap miskin. Dari pengalaman itu muncul konsep Marhaenisme: fokus pada orang yang bekerja dengan alatnya sendiri namun kalah posisi tawar dalam struktur ekonomi yang lebih besar.

"suatu jembatan-sekalipun suatu jembatan emas"

Gagasan tersebut juga terkait pandangan Bung Karno soal kemerdekaan: kemerdekaan adalah awal, bukan tujuan akhir. Ia mengingatkan bahwa kebebasan politik harus diikuti kemampuan ekonomi agar rakyat benar-benar merdeka.

Marhaenisme di era digital

Hampir satu abad berselang, bentuk Marhaen berubah. Alat produksi kini berupa traktor kecil, perahu bermesin, telepon pintar, atau sepeda motor untuk pengemudi aplikasi. Namun persoalan mendasar tetap: siapa yang menentukan nilai pekerjaan, siapa yang mengatur akses pasar, dan siapa yang menikmati hasil nilai tambah?

Dalam ekonomi platform, pengemudi aplikasi misalnya memiliki kendaraan dan telepon, tetapi tarif, algoritma, dan akses pelanggan ditentukan oleh sistem di luar kendali mereka. Pertanyaan Bung Karno—siapa yang paling berkuasa dalam relasi produksi—kembali relevan di konteks ini.

Negara, hilirisasi, dan pemerataan manfaat

Marhaenisme juga berguna membaca kebijakan hilirisasi yang digulirkan pemerintah. Mengolah sumber daya alam di dalam negeri penting untuk kedaulatan ekonomi, tetapi ukuran keberhasilan tidak cukup pabrik berdiri. Yang lebih penting adalah: berapa banyak pekerjaan berkualitas tercipta dan seberapa dalam UMKM masuk rantai pasok?

Hilirisasi bernilai jika berkembang menjadi hilirisasi kemampuan—kemampuan merancang, mengoperasikan, dan mengembangkan teknologi serta melahirkan perusahaan nasional yang kompetitif. Tanpa itu, nilai tambah bisa tetap dinikmati pihak luar atau terkonsentrasi pada kelompok kecil.

Mengukur relevansi: indikator hasil

Untuk menilai apakah Marhaenisme hidup dalam kebijakan, perlu indikator yang konkret. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, indikator tersebut meliputi kenaikan pendapatan petani dan nelayan, akses kredit bagi UMKM, peningkatan keterlibatan perusahaan nasional dalam teknologi, serta penurunan ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi tetap penting karena menyerap jutaan pekerja muda setiap tahun. Namun, angka pertumbuhan harus dilihat bersama distribusi kesempatan ekonomi: siapa yang memiliki modal, teknologi, dan akses pasar.

Kesimpulan: membaca Bung Karno sebagai metode

Menyebut pemikiran Bung Karno relevan bukan berarti menyalin solusi era 1930-an secara utuh. Yang penting adalah metode analisisnya: mengenali siapa "Marhaen" masa kini dan merancang kebijakan agar kemajuan ekonomi memperbesar kebebasan riil rakyat.

Jika kebijakan benar-benar membuat petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil semakin berdaya, maka Marhaenisme tidak hanya menjadi warisan sejarah, melainkan prinsip hidup dalam pembangunan Indonesia hari ini.