Nasional

Akses SBM Dibuka melalui PT Berdikari, Harga Turun Jadi Rp8.630/kg

Bagikan:
Truk dan silo distribusi bungkil kedelai untuk pasokan SBM koperasi peternak

Pemerintah membuka akses pembelian soybean meal (SBM) bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari untuk menekan biaya pakan. Kebijakan ini diumumkan menyusul keluhan biaya pakan tinggi pada Rapat Koordinasi Perunggasan, dan meliputi pasokan hingga 30.000 ton dengan harga sekitar Rp8.630/kg loco gudang.

Pasokan, harga, dan jadwal distribusi

PT Berdikari menyiapkan total 30.000 ton SBM sampai Desember 2026. Rinciannya, 20.000 ton melalui fasilitas Cigading, Banten, dan 10.000 ton melalui Teluk Lamong, Surabaya.

Harga yang ditetapkan sekitar Rp8.630 per kilogram, lebih rendah dibandingkan keluhan peternak sebelumnya yang berada di kisaran Rp9.200–Rp9.700/kg. Pasokan awal 5.000 ton disalurkan setelah kerja sama dengan Koperasi Produsen LPER dimulai pada 18 Agustus 2026.

Mekanisme pembelian lewat koperasi

Skema pembelian diperluas dengan melibatkan koperasi peternak dari berbagai daerah. Pertemuan daring pada 24 Agustus membahas mekanisme pengadaan langsung kepada koperasi untuk memudahkan akses bagi peternak mikro dan kecil.

Pengambilan dilakukan bertahap berdasarkan purchase order (PO). PT Berdikari menyatakan koperasi tidak diwajibkan membayar uang muka, meski biaya akhir akan menyesuaikan lokasi dan ongkos distribusi.

"Kami memfasilitasi koperasi yang membutuhkan SBM atau bungkil kacang kedelai. Dalam hal ini melalui PT Berdikari,"

kata Dheni Kamavina, General Manager Sales and Marketing PT Berdikari, yang menekankan pentingnya konsolidasi kebutuhan anggota koperasi.

Respons peternak dan tujuan kebijakan

Ketua Koperasi Bina Peternak Karya Bersama, Eti Marlina, menyambut baik jaminan akses tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi peternak mikro dan kecil sehingga bahan baku pakan lebih terjangkau.

"Kami berharap akses pembelian SBM melalui PT Berdikari ini benar-benar dapat dimanfaatkan koperasi peternak mikro dan kecil. Sehingga bisa dijangkau semua petani,"

Penyaluran melalui koperasi dinilai memudahkan perencanaan pasokan dan menurunkan beban biaya produksi yang selama ini membebani peternak rakyat.

Konteks kebijakan dan langkah lanjutan

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, usai rapat pada 11 Agustus 2026. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan untuk menutup peran swasta; sejak 8 Mei 2026, rekomendasi impor SBM telah diberikan kepada 18 importir.

Selain menjaga ketersediaan bahan baku, pemerintah juga mengawal penyerapan telur untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak. Pembukaan akses 30.000 ton SBM diharapkan menekan biaya produksi dan memastikan pasokan pakan sampai ke tingkat peternak.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait