Prabowo Hadiri Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP di Batang
Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan skema FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan 62.000 debitur sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah untuk meningkatkan kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ringkasan acara
Presiden tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menyapa peserta yang hadir. Acara berlangsung hybrid dengan kombinasi pertemuan fisik dan daring. Tujuan utama adalah memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR melalui suku bunga tetap dan uang muka ringan.
Pelaksanaan dan peserta
Akad massal dilaksanakan dengan 200 debitur hadir langsung di lokasi Kabupaten Batang. Sebanyak 61.800 debitur mengikuti secara daring dari 36 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini tercatat sebagai pelaksanaan akad massal KPR FLPP ketiga yang dihadiri Presiden Prabowo pada periode ini.
| Jenis Partisipan | Jumlah |
|---|---|
| Hadir langsung di Batang | 200 |
| Peserta daring (36 provinsi) | 61.800 |
| Total debitur | 62.000 |
Manfaat dan mekanisme FLPP
Program FLPP memberikan suku bunga tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, dan cicilan terjangkau. Skema ini dirancang untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Capaian hingga Juli 2026
Hingga Juli 2026, tercatat 107.410 penerima manfaat pembiayaan FLPP. Tingkat keterhunian rumah yang dibiayai program ini mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi.
Implikasi dan prospek
Melalui Program Tiga Juta Rumah, pemerintah menargetkan perluasan akses hunian layak dan peningkatan kesejahteraan MBR. Program ini juga diharapkan menggerakkan sektor perumahan nasional dan mendorong pembangunan hunian yang terjangkau serta berkelanjutan.
Acara akad massal di Batang menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan akses kepemilikan rumah, sekaligus menjadi tolok ukur pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan di daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemda Diminta Efisiensi Anggaran Sebelum Ajukan Top-up
Mendagri Tito Karnavian minta Pemda efisiensi anggaran dulu sebelum ajukan top-up; setiap usulan akan dibeda...
Prabowo Coba Nusantara Explorer Usai Resmikan Stasiun Semarang
Presiden Prabowo pertama kali menjajal Nusantara Explorer pada 30 Juli 2026 setelah meresmikan revitalisasi...
Kemen PPPA Perkuat Kolaborasi Lawan TPPO di Era Digital
Kemen PPPA minta penguatan kolaborasi antarlembaga dan pentahelix untuk mencegah TPPO di era digital, ujar D...
DPR Bahas Fiskal Daerah dan Tata Kelola P3K Saat Reses
DPR menggelar rapat kerja saat reses untuk membahas kondisi fiskal daerah dan tata kelola P3K, kata Wakil Ke...
Prabowo Akui Dilema Kereta Cepat dan Pelayanan Kota Kecil
Presiden Prabowo akui dilema pembangunan kereta cepat vs pelayanan kota kecil saat meresmikan revitalisasi S...
DPR: Revisi RUU Ketenagakerjaan Harus Seimbang Pekerja-Pengusaha
DPR minta revisi RUU Ketenagakerjaan memberi perlindungan sejak hari pertama kerja dan menyeimbangkan kepent...