MPR: TPPO Pengkhianatan Konstitusi, Dorong Revisi UU 21/2007
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai "pengkhianatan terhadap konstitusi" dan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan Hari Antiperdagangan Manusia Sedunia, Kamis, 30 Juli 2026. Ia mendesak penguatan sistem nasional untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO.
TPPO: pelanggaran konstitusi dan hak asasi
Lestari menegaskan TPPO tidak hanya merampas kebebasan korban, tetapi juga harkat, masa depan, dan hak asasi. Ia menegaskan negara harus hadir lebih kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus. Pernyataan itu menekankan kewajiban negara melindungi martabat warga negara.
"TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan. Sehingga negara harus hadir lebih kuat untuk mencegahnya,"
Modus baru dan peran teknologi
Menurut Lestari, perdagangan orang berkembang lintas negara dan memanfaatkan teknologi digital. Ia menyoroti munculnya modus perekrutan melalui media sosial yang mengarahkan korban ke praktik penipuan daring atau scam center. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan banyak korban direkrut lewat media sosial adalah lulusan perguruan tinggi, terutama bidang teknologi informasi.
"Setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang tidak dapat diperjualbelikan. Ketika manusia diperdagangkan, sesungguhnya yang dirampas bukan hanya kebebasannya,"
Revisi Undang-Undang dan ruang lingkup regulasi
Lestari mengusulkan evaluasi dan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Revisi diperlukan agar regulasi mampu menjawab tantangan era digital. Ia menyarankan undang-undang mengakomodasi bentuk eksploitasi baru, termasuk eksploitasi digital dan penyalahgunaan kecerdasan buatan.
Koordinasi lintas lembaga dan tanggung jawab platform
Selain revisi aturan, Lestari mendorong peningkatan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan RI di luar negeri. Ia juga menyerukan penguatan tanggung jawab platform digital untuk menutup akun yang dipakai merekrut korban perdagangan orang.
Langkah prioritas yang diusulkan
- Penguatan sistem deteksi, pencegahan, dan pemulihan korban TPPO.
- Revisi UU No.21/2007 untuk mengakomodasi eksploitasi digital dan AI.
- Penguatan sanksi terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban.
- Koordinasi lintas kementerian, daerah, penegak hukum, dan perwakilan luar negeri.
- Tanggung jawab platform digital dalam menutup akun perekrutan korban.
Dengan dorongan itu, pembaruan regulasi dan perbaikan koordinasi diharapkan mampu menutup celah perekrutan baru dan memperkuat perlindungan korban. Langkah konkret dari pembuat kebijakan dan platform digital menjadi penentu efektivitas upaya tersebut ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...